Page 391 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 374 -

alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab
program bersama Biro Perencanaan/Unit Perencanaan
Kementerian/Lembaga. Pengembangan prosedur reviu dapat
dilakukan oleh Tim Reviu sepanjang diperlukan sesuai dengan
kondisi di lapangan.
Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam Kertas Kerja
Reviu (KKR) dan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim
dan Pengendali Teknis. Berdasarkan KKR, Tim Reviu harus
menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR). CHR dibahas dan
disampaikan kepada unit eselon I c.q. sekretaris unit eselon I untuk
segera ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian RKA-
K/L. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan memastikan
penyelesaian tindak lanjut atas CHR. CHR ditandatangani bersama
antara Tim Pereviu dengan Pejabat Perwakilan unit eselon I yang
menyusun RKA-K/L.
RKA-K/L yang telah diperbaiki atau disesuaikan disampaikan
kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretariat c.q.
Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk
dihimpun menjadi RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga untuk
selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran-
Kementerian Keuangan.
Tim reviu wajib mendokumentasikan seluruh KKR dan dokumen
RKA-K/L beserta TOR/RAB/dokumen pendukung lainnya dengan
baik dan aman.

c. Tahap Pelaporan Hasil Reviu
Pelaporan hasil reviu pada intinya mengungkapkan tujuan dan
alasan pelaksanaan reviu, prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan
atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati,
langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang
belum atau tidak dilaksanakan. Laporan hasil reviu disusun dalam
bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR) dan disampaikan kepada pimpinan
unit eselon I.