Page 389 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 389

- 372 -




                          2)  memahami tata cara penyusunan RKA-K/L;
                          3)  memahami        Pedoman        Redesain      Sistem     Perencanaan        dan
                              Penganggaran;
                          4)  memahami tata cara penyusunan RKBMN;
                          5)  memahami  perencanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di
                              lingkungan K/L;
                          6)  memahami bagan akun standar;
                          7)  memahami tugas dan fungsi unit yang direviu;
                          8)  memahami Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
                              (PPRG);
                          9)  menguasai teknik komunikasi;
                          10) memahami analisis basis data; dan
                          11) menguasai dasar-dasar reviu.

                   2.  Tata Cara Reviu
                              Pedoman pelaksanaan reviu ini dimaksudkan sebagai acuan untuk
                       merencanakan,  melaksanakan,  dan  melaporkan  hasil  reviu.  Dalam
                       melakukan  reviu  terdapat  tiga  tahapan  reviu,  meliputi:  tahap
                       perencanaan reviu, tahap pelaksanaan reviu, dan tahap pelaporan hasil
                       reviu.
                       a.  Tahap Perencanaan Reviu
                          1)  Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan
                              a)  melakukan  rapat  koordinasi  dengan  Biro  Perencanaan/Unit
                                 Perencanaan        K/L    untuk      mendapatkan        hasil    dokumen
                                 perencanaan yaitu RKP dan Renja K/L (hasil trilateral meeting),
                                 kebijakan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait perencanaan dan
                                 penganggaran        Kementerian/Lembaga.            Melalui     koordinasi
                                 tersebut diharapkan akan menghasilkan pelaksanaan reviu yang
                                 efisien dan efektif.
                              b)  mempersiapkan  data  untuk    mendukung  pelaksanaan  reviu
                                 antara lain Renja K/L (hasil  trilateral  meeting), Surat Bersama
                                 Menteri  Keuangan  dan  Menteri  PPN/Kepala  Bappenas  terkait
                                 Pagu  Indikatif  K/L,    hasil  Redesain  Sistem  Perencanaan  dan
                                 Penganggaran  yang  meliputi:  Program,  sasaran  Program,
                                 indikator Kinerja Program, Kegiatan, sasaran Kegiatan, indikator
                                 Kinerja Kegiatan, KRO, dan RO, laporan singkat (lapsing) hasil
                                 pembahasan antara  K/L dengan DPR-RI                hasil temuan Badan
                                 Pemeriksa Keuangan (BPK),  compliance audit atas realisasi DIPA
                                 (bila  ada),  data  Sistem  Informasi  Manajemen  dan  Akuntansi-
                                 Barang  Milik  Negara  (SIMAK-BMN)    dan  RKBMN    menerima
                                 dokumen-dokumen dari unit eselon I untuk direviu, meliputi:
                                 (1)  surat  pengantar  yang  ditandatangani  oleh  pejabat  eselon
                                       I/penanggung jawab portofolio;
                                 (2)  Data RKA-K/L;
                                 (3)  TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
                          2)  Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu
                              a)  Menyusun Tim Reviu
                                 Hal-hal  yang  harus  dipertimbangkan  adalah  persyaratan
                                 kompetensi  teknis  yang  secara  kolektif  harus  dipenuhi.  Tim
                                 Pereviu terdiri dari 1 (satu) Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali
                                 Teknis, beberapa Ketua Tim, dan beberapa jumlah Anggota Tim
                                 disesuaikan  dengan  jumlah  RKA  Satker.  Sebagai  dasar
                                 pelaksanaan reviu, pimpinan APIP K/L menerbitkan surat tugas
                                 reviu. Surat tugas tersebut paling sedikit menjelaskan mengenai
   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394