Page 539 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 494 -

ditambah kebijakan baru yang muncul pada saat pembahasan RUU
APBN dengan DPR;
3. pemutakhiran Prakiraan Maju yang ketiga dilakukan pada saat
penyampaian RKA-K/L APBN Perubahan, merupakan pemutakhiran
besaran Prakiraan Maju yang sudah disusun pada saat penyampaian
Alokasi Anggaran disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro
terkini ditambah kebijakan baru yang muncul pada saat pembahasan
RUU APBN Perubahan dengan DPR.
Selain itu, pemutakhiran Prakiraan Maju juga harus disesuaikan dengan
realisasi Kinerja tahun sebelumnya, yang keluar pada bulan Januari-
Februari tahun berikutnya.

1. Dasar Perhitungan KPJM BA BUN
Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, dalam RPJM
tidak disebutkan secara eksplisit arah kebijakan jangka menengah
untuk semua komponen BA BUN. Sasaran strategis yang tercantum
dalam RPJM tersebut antara lain hanya terkait dengan kebijakan
subsidi dan TKD. Berkaitan dengan itu, dalam rangka penyusunan
KPJM untuk BA BUN, PPA BUN dan/atau KPA BUN menyusun KJPM
BA BUN dengan memperhatikan usulan KPJM dari pihak terkait, serta
dengan mempertimbangkan realisasi Kinerja pada tahun sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, penyusunan KPJM BA BUN beragam
sesuai dengan karakteristik masing-masing sub BA BUN, dengan
penjelasan sebagai berikut:
a. Subbagian anggaran BUN Utang (999.01)
KJPM Subbagian anggaran BUN Utang (999.01) disusun dengan
berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai
Strategi Pengelolaan Utang Negara (SPUN), yang
memperspektifkan pengelolaan utang negara dalam jangka
waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. Jumlah
akumulatif pengelolaan utang yang tercantum dalam Keputusan
Menteri Keuangan tersebut selanjutnya dirinci tiap tahun, dan
besaran angkanya disesuaikan dengan postur APBN tahunan.
SPUN dimaksudkan untuk:
1) mengakomodasi peningkatan kebutuhan indikasi
pembayaran bunga utang;
2) mengakomodasi perubahan indikator ekonomi makro, nilai
tukar dan tingkat bunga; dan
3) mengakomodasi penyesuaian kebijakan pemerintah terkini.
Dalam hal ini, proyeksi pembayaran bunga utang yang
harus dibayar tiap tahun atau dalam jangka menengah
dipengaruhi oleh antara lain besaran outstanding utang,
bunga LIBOR, kurs, dan tambahan utang baru.
Selain mengenai pengelolaan utang, Keputusan Menteri
Keuangan mengenai SPUN juga mencantumkan kebijakan
mengenai penjaminan. Kebijakan mengenai penjaminan tersebut
selanjutnya menjadi dasar dilakukannya penyusunan KPJM
mengenai penjaminan.

b. Subbagian anggaran BUN Hibah (999.02)
KPJM Subbagian anggaran BUN Hibah (999.02) untuk pemberian
hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing disusun dengan
berdasarkan pada daftar rencana pemberian hibah yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pemberian hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing.