Page 541 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 496 -

usulan dari BUMN/Pemda sebagai user pemberian pinjaman,
atau dari K/L pengguna anggaran.

e. Subbagian anggaran BUN Transfer ke Daerah (999.05)
KPJM Subbagian anggaran BUN Transfer ke Daerah (999.05)
disusun dengan berdasarkan pada arah kebijakan jangka
menengah sebagaimana tercantum dalam RPJM dan peraturan
perundang-undangan terkait lainnya. Formula perhitungan
proyeksi TKD telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
mengenai transfer ke daerah. Dalam hal ini, besaran proyeksi
transfer ke daerah per tahunnya tergantung kepada kapasitas
fiskal. Misalnya, besaran DAU dan DBH sangat dipengaruhi oleh
proyeksi penerimaan negara. Sementara itu, proyeksi
penerimaan negara dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi
makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak mentah
Indonesia di pasar internasional.

f. Subbagian anggaran BUN Subsidi (999.07)
Sama halnya dengan TKD, arah kebijakan subsidi dalam jangka
menengah juga tercantum dalam RPJM. Berdasarkan kebijakan
tersebut, disusunlah KPJM Subbagian anggaran BUN Subsidi
(999.07). Formula yang digunakan untuk memproyeksi KPJM
subsidi berbeda-beda, tergantung pada komponen masing-
masing. Perhitungan subsidi BBM didasarkan pada besaran
subsidi yang ditetapkan, asumsi nilai tukar, dan harga minyak.
Selain itu, perhitungan subsidi BBM juga dipengaruhi oleh
volume BBM, dan LPG tabung 3 Kg.
Kebijakan subsidi dalam RPJM tersebut terus dilakukan
pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini dan sesuai dengan
kebijakan pemerintah yang akan dilakukan ke depan. Dokumen-
dokumen terkait dengan kebijakan subsidi dituangkan antara
lain dalam peraturan perundang-undangan mengenai subsidi
energi dan subsidi non energi.

g. Subbagian anggaran BUN Belanja Lainnya (999.08)
Subbagian anggaran Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagian besar
merupakan cadangan, seperti antara lain cadangan beras
pemerintah, cadangan benih nasional, cadangan risiko kenaikan
tanah, cadangan belanja pegawai, dana operasional bagi lembaga
yang belum memiliki bagian anggaran sendiri, dan cadangan
lainnya. Untuk anggaran yang bersifat cadangan, yang pada
dasarnya besar merupakan diskresi Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal, dalam praktek yang berlaku selama ini,
penyusunan KPJM untuk dana cadangan dilakukan oleh unit
penyusun proyeksi postur APBN jangka menengah.

h. Subbagian anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99)
Subbagian anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99) meliputi
antara lain pengelolaan pembayaran manfaat pensiun, jaminan
pemerintah, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan
belanja yang terkait dengan pengelolaan kas negara, pengeluaran
keperluan pembayaran kontribusi fiskal pemerintah dalam
bentuk dana dukungan kelayakan (viability gap fund),
pengeluaran untuk kerja sama internasional, dan penerimaan