Page 540 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 495 -

Proyeksi hibah dari luar negeri untuk tahun tertentu didasarkan
pada realisasi pencairan hibah tahun sebelumnya dikurangi
dengan sisa komitmen dari luar negeri.
Penyusunan KPJM Subbagian anggaran BUN Hibah (999.02)
dalam rangka pengelolaan pendapatan hibah, disusun dengan
berdasarkan pada indikasi penerimaan hibah yang direncanakan
dan pencairannya melalui KPPN dengan mengacu kepada
perjanjian hibah, komitmen dari donor mengenai batas maksimal
disbursement tiap tahun, jangka waktu hibah tersebut
dialokasikan, dan Kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga selaku executing agency/implementing
agency.

c. Subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah (999.03)
KPJM Subbagian anggaran BUN Investasi Pemerintah (999.03)
disusun dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah tahun
anggaran direncanakan yang memerlukan partisipasi
BUMN/lembaga. Namun, deviasi atas KPJM sangat mungkin
terjadi apabila terdapat perubahan kebijakan.
KPJM untuk PMN kepada organisasi/lembaga keuangan
internasional disusun berdasarkan jadwal pembayaran voting
shares pemerintah pada organisasi/lembaga keuangan
internasional. Dengan pembayaran yang telah terjadwal,
dimungkinkan terjadi deviasi antara KPJM dengan usulan
alokasi tahun direncanakan yang diakibatkan oleh fluktuasi nilai
tukar Rupiah terhadap mata uang fungsional organisasi/lembaga
keuangan internasional.
Untuk pengeluaran yang hampir setiap tahun perlu dialokasikan
untuk mendukung program prioritas Pemerintah seperti dana
bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
(PPDPP) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), angka KJPM
disusun dengan memperhitungkan Kinerja penggunaan dana
tahun sebelumnya, dan rencana penggunaan dana ke depan.
KPJM untuk Dana Bergulir dan DPPN disusun oleh KPA BUN dan
Pengguna Dana dengan mempertimbangkan paling sedikit
Kinerja historis, proyeksi penyaluran, dan ketersediaan kas.
Untuk PMN kepada BUMN, KPJM-nya tidak selalu dapat
dilakukan karena kebijakan pengalokasian PMN rata-rata
bersifat ad hoc, diberikan dalam jangka waktu tertentu saja.
KPJM untuk Dana Kewajiban Penjaminan disusun dengan
berpedoman pada proyeksi outstanding kewajiban pihak yang
dijamin, tingkat probability rate of default, dan nilai tukar Rupiah
terhadap USD. Deviasi antara KPJM dan usulan alokasi sangat
mungkin muncul, mengingat adanya deviasi antara proyeksi dan
realisasi outstanding, fluktuasi nilai tukar, serta kemungkinan
perubahan probability rate of default.

d. Subbagian anggaran BUN Pemberian Pinjaman (999.04)
Penyusunan KPJM Subbagian anggaran BUN Pemberian
Pinjaman dilakukan berdasarkan naskah perjanjian mengenai
Subsidiary Loan Agreement (SLA) yang telah ditandatangani oleh
pihak-pihak terkait dan proyeksi pinjaman luar negeri yang akan
diteruspinjamkan kepada BUMN/Pemerintah Daerah. Besaran
angka pemberian pinjaman per tahunnya didasarkan pada