Page 569 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 524 -

E. PEDOMAN REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BENDAHARA
UMUM NEGARA OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA

1. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan kualitas RKA-BUN, Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menugaskan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang
memperoleh penugasan selaku KPA BUN untuk melakukan reviu RKA
Satker BUN. Pedoman reviu RKA Satker BUN oleh Menteri Keuangan
selaku BUN untuk memberikan panduan bagi APIP K/L untuk
melakukan reviu, sebagai berikut:
Definisi Reviu RKA Satker BUN
Reviu RKA Satker BUN adalah penelaahan atas perencanaan
penganggaran BUN oleh APIP K/L untuk memberikan keyakinan
terbatas (limited assurance) bahwa perencanaan penganggaran
BUN telah disusun sesuai dengan ketentuan penganggaran yang
berlaku.
Apabila RKA Satker BUN dalam pelaksanaannya digeser ke
subbagian anggaran yang lain, maka reviu RKA Satker BUN
hanya dilakukan pada penetapan awal atau dengan kata lain
reviu hanya dilakukan sekali.

Tujuan dan Sasaran Reviu RKA Satker BUN
Tujuan reviu RKA Satker BUN adalah untuk memberikan
keyakinan terbatas (limited assurance) mengenai keandalan dan
keabsahan RKA Satker BUN sesuai dengan ketentuan
penganggaran yang berlaku kepada Menteri Keuangan selaku
BUN, melalui verifikasi atas kelengkapan dan kesesuaian RKA
Satker BUN dengan dokumen pendukung yang disusun oleh KPA
BUN sebelum disampaikan kepada PPA BUN untuk digunakan
sebagai dasar penyusunan RKA-BUN yang akan digunakan
sebagai bahan penelaahan bersama antara PPA BUN dengan
Direktorat Jenderal Anggaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan
kesalahan dalam penyusunan RKA Satker BUN, maka pereviu
bersama-sama dengan KPA BUN harus segera melakukan
perbaikan atas kesalahan tersebut.
Sasaran reviu RKA Satker BUN oleh APIP K/L adalah dokumen
perencanaan keuangan berupa RKA Satker BUN dan data
pendukung yang telah disusun oleh KPA BUN berdasarkan RKP,
Pagu Anggaran BUN, dan Alokasi Anggaran BUN.
Dengan demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa
adanya keterlibatan APIP K/L dalam mereviu RKA Satker BUN
adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan
menjamin kepatuhan terhadap ketentuan penganggaran sebagai
quality assurance atas anggaran BUN.
Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat
sebagaimana dalam audit, karena reviu tidak mencakup
pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko
pengendalian, pengujian atas akurasi perhitungan, inspeksi,
observasi, konfirmasi dan prosedur tertentu yang dilaksanakan
dalam suatu audit.