Page 572 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 527 -

c) RKA Satker BUN;
d) TOR/RAB;
e) Kertas Kerja RKA Satker BUN; dan
f) dokumen pendukung lainnya yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Dokumen RKA Satker BUN beserta dokumen pendukung
untuk masing-masing sub BA BUN berbeda substansinya
sesuai dengan karakteristik masing-masing. Perbedaan
tersebut juga berkaitan dengan stakeholder yang terkait
dalam proses perencanaan BA BUN yang berbeda untuk
masing-masing sub BA BUN, baik internal Kementerian
Keuangan maupun eksternal Kementerian Keuangan,
termasuk DPR.
Tetapi secara umum, dokumen yang digunakan dalam
proses perencanaan BA BUN adalah sebagai berikut:
a) notulensi rapat pembahasan dan surat usulan
kebutuhan anggaran masing-masing unit teknis terkait
penyusunan awal Indikasi Kebutuhan Dana BUN;
b) surat pengajuan rencana penggunaan dana yang
dilampirkan dengan dasar perhitungan angka
disampaikan oleh unit teknis kepada KPA BUN;
c) surat usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN dan
lampirannya dari KPA BUN ke PPA BUN;
d) hasil assesment atas usulan Indikasi Kebutuhan Dana
BUN;
e) Indikasi Kebutuhan Dana BUN;
f) penetapan Pagu Anggaran BUN melalui Surat Edaran
Menteri Keuangan;
g) RKA Satker BUN dan kertas kerja perhitungan;
h) Alokasi Anggaran BUN melalui Surat Edaran Menteri
Keuangan; dan
i) Hasil Rapat pembahasan RUU APBN dengan Badan
Anggaran DPR.
2) Pelaksanaan Program Kerja Reviu RKA Satker BUN
Reviu RKA Satker BUN dilaksanakan sesuai dengan program
kerja reviu RKA Satker BUN yang telah ditentukan pada
tahap perencanaan. Pelaksanaan reviu RKA Satker BUN
dikoordinasikan dengan unit penyusun RKA Satker BUN.
Pengembangan prosedur reviu RKA Satker BUN dapat
dilakukan oleh Tim Reviu RKA Satker BUN. Hasil
pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam kertas kerja
dan dilakukan reviu secara berjenjang oleh Ketua Tim Reviu
RKA Satker BUN, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu.
Langkah minimal yang dapat dikembangkan dalam Program
Kerja Reviu untuk masing-masing sub BA BUN adalah
sebagai berikut:
a) Dapatkan dokumen yang diperlukan yaitu:
(1) dasar hukum BA BUN (disesuaikan dengan
masing-masing sub BA BUN);
(2) dokumen perencanaan anggaran BA BUN
(disesuaikan dengan masing-masing sub BA BUN);
(3) RKA Satker BUN;
(4) kertas kerja perhitungan RKA Satker BUN;