Page 573 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 528 -

(5) dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan reviu, antara lain KAK/RAB
yang ditandatangani oleh KPA BUN;
(6) RKA Satker BUN setelah
penyesuaian/pembahasan dengan DPR;
(7) kesimpulan rapat pembahasan anggaran BUN
dengan DPR tentang Undang-Undang mengenai
APBN/APBN-Perubahan berupa:
(a) surat penyampaian Informasi APBN/APBN-
Perubahan Hasil Sidang Paripurna DPR dari
PPA BUN ke KPA BUN.
(b) Surat Edaran Menteri Keuangan tentang
Alokasi Anggaran BA BUN.
(c) Lakukan pengujian atas kesesuaian total
Pagu Anggaran BUN/APBN-Perubahan BUN
dan kelengkapan data dukung RKA Satker
BUN.
Tujuan:
(1) untuk menguji kesesuaian total pagu dalam RKA
Satker BUN yang diajukan oleh KPA BUN dengan
penetapan Pagu Anggaran BUN/Alokasi Anggaran
BUN/Pagu APBN-Perubahan BUN; dan
(2) untuk menguji kelengkapan data pendukung RKA
Satker BUN dan kesesuaian antara data
pendukung dengan RKA Satker BUN.
Langkah kerja:
(1) pastikan total pagu dalam RKA Satker BUN telah
sesuai atau tidak melebihi Pagu Anggaran
BUN/Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-
Perubahan BUN yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
(2) pastikan RKA Satker BUN telah didukung dengan
usulan alokasi anggaran per unit teknis, hasil rapat
pembahasan KPA BUN dengan unit teknis,
KAK/RAB, kertas kerja perhitungan dan data
dukung lainnya yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan;
(3) pastikan nilai yang tercantum dalam RKA Satker
BUN sesuai dengan dokumen pendukung;
(4) pastikan perhitungan dalam kertas kerja
perhitungan RKA Satker BUN telah sesuai dengan
strategi pembiayaan tahunan dan strategi
pengelolaan utang negara;
(5) pastikan RKA Satker BUN telah disesuaikan dengan
format yang ditentukan; dan
(6) tuangkan dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.
b) Lakukan pengujian atas kesesuaian total Pagu
Anggaran BUN/Alokasi Anggaran BUN/Pagu APBN-
Perubahan BUN dan kelengkapan data dukung RKA
Satker BUN Penyesuaian.
Tujuan:
(1) untuk menguji kesesuaian total pagu RKA Satker
BUN Penyesuaian dengan hasil kesepakatan
dengan Badan Anggaran DPR dan Surat Edaran