Page 640 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 574 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN,
SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN

A. MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN DARI BA BUN BELANJA LAINNYA KE
BA K/L YANG MENGAKIBATKAN PENERBITAN DIPA K/L

1. Mekanisme Pergeseran Anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya Ke BA K/L
yang Mengakibatkan Penerbitan DIPA K/L dilakukan dengan tahapan dan
ketentuan sebagai berikut:
a. Usulan tambahan anggaran disampaikan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung melalui
Sistem Informasi.
b. Dokumen pendukung atas usulan tambahan anggaran sebagaimana
dimaksud pada huruf a berupa:
1) data melalui Sistem Informasi;
2) kerangka acuan kerja;
3) rincian anggaran belanja;
4) surat pernyataan hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 115 ayat (2);
5) surat pernyataan kesanggupan menyerap anggaran dan
melaksanakan Kegiatan pada tahun berjalan disusun sesuai format
sebagaimana tercantum pada huruf B lampiran ini;
6) LHR APIP K/L terhadap usulan tambahan anggaran;
7) rincian distribusi alokasi usulan tambahan anggaran per Program
unit/provinsi/Satker disusun sesuai format sebagaimana tercantum
pada huruf B lampiran ini;
8) realisasi Kinerja anggaran atas tambahan anggaran dari BA BUN
Belanja Lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya dan/atau
tahap sebelumnya pada tahun berjalan, sesuai format sebagaimana
tercantum pada huruf B lampiran ini;
9) surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan
dokumen pendukung;
10) surat usulan revisi anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I
Kementerian/Lembaga;
11) surat pernyataan Pejabat Eselon I; dan
12) dokumen terkait lainnya (jika ada).
c. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2),
angka 3), angka 4), angka 5), angka 7), dan angka 8) ditandatangani oleh
pejabat setingkat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap Kegiatan
yang diusulkan.
d. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 9)
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris
Kementerian/Lembaga.
e. Dalam hal usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a diajukan untuk Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
berjalan/tahun-tahun sebelumnya, usulan penggunaan anggaran