Page 644 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023
P. 644
- 578 -
21. Berdasarkan usulan penerbitan SP SABA sebagaimana dimaksud pada
angka 20, Mitra PPA BUN melakukan penelitian, sekurang-kurangnya
berupa:
a. kesesuaian usulan penerbitan SP SABA dengan besaran alokasi pada
data dalam Sistem Informasi; dan
b. kesesuaian alokasi per Program.
22. Dalam hal usulan penerbitan SP SABA sebagaimana dimaksud pada angka
21 sudah sesuai dengan data dalam Sistem Informasi, Direktur Jenderal
Anggaran atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP SABA yang
disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga, dengan
ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Anggaran c.q
Direktorat Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga dan
Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
dan BA BUN selaku Unit Pendukung PPA BUN Belanja Lainnya, paling
lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak usulan pergeseran anggaran
diterima lengkap dari Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya.
23. Dalam hal usulan penerbitan SP SABA sebagaimana dimaksud pada angka
21 dinyatakan belum lengkap dan belum sesuai, maka Unit Pendukung PPA
BUN Belanja Lainnya menyampaikan perbaikan atas usul penerbitan SP
SABA dimaksud.
24. SP SABA sebagaimana dimaksud pada angka 22 disusun sesuai format
sebagaimana tercantum pada bagian B Lampiran ini.
25. SP SABA sebagaimana dimaksud pada angka 22, dicatat sebagai realisasi
pagu pada alokasi cadangan yang dilakukan pergeseran.
26. Berdasarkan SP SABA sebagaimana dimaksud pada angka 22, Direktorat
Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga menetapkan Revisi
DIPA Kementerian/Lembaga.
27. Dalam hal Menteri Keuangan tidak memberikan persetujuan seluruhnya,
Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN Belanja Lainnya atas
nama Menteri Keuangan menyampaikan surat penolakan usulan tambahan
anggaran dimaksud kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan tembusan
kepada Menteri Keuangan.
