Page 641 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 575 -

dilampiri dengan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, atau hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.
f. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1),
angka 2), angka 3), angka 6), angka 7), angka 8) dan angka 12) disusun
berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

2. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan terhadap usulan
tambahan anggaran setelah mendapat disposisi dari Menteri Keuangan atau
mendapatkan tembusan surat dari Menteri/Pimpinan Lembaga pengusul
dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b diterima
lengkap.

3. Dalam hal usulan tambahan anggaran belum dilengkapi dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2, Direktur Jenderal
Anggaran cq. Direktur Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga
menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
agar segera menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung dalam waktu
2 (dua) hari kerja sejak disampaikannya surat pemberitahuan.

4. Dalam hal setelah 2 (dua) hari kerja sejak disampaikannya surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Menteri/Pimpinan
Lembaga belum melengkapi dokumen pendukung, usulan tambahan
anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dikembalikan
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat Direktur Jenderal
Anggaran atas nama Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri
Keuangan.

5. Penelaahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikoordinasikan oleh
Direktorat Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga pengusul
dan dilakukan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait.

6. Pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada angka 5 yaitu Direktorat
Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga pengusul, Unit
Pendukung PPA BUN Belanja Lainnya, Mitra PPA BUN dan
Kementerian/Lembaga pengusul. Namun dalam hal dibutuhkan bisa
mengundang pihak terkait lainnya.

7. Penelaahan usulan tambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka
2 dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing unit, yaitu:
a. Direktorat Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga,
melakukan penelaahan yang berfokus pada:
1) kelengkapan dokumen pendukung;
2) kesesuaian antara usulan penggunaan anggaran BA BUN Belanja
Lainnya dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
3) Program/Kegiatan yang diusulkan bersifat penting dan mendesak;
4) Kegiatan yang diusulkan bukan termasuk pada program
penghematan belanja Kementerian/Lembaga;
5) kemampuan penyerapan anggaran oleh Kementerian/Lembaga;
6) memastikan tidak adanya duplikasi penganggaran atas kegiatan yang
diusulkan dengan Kegiatan pada DIPA Kementerian/Lembaga;
7) mengkonfirmasi hasil optimalisasi yang dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga pengusul.
8) kesesuaian anggaran dan kepatutan anggaran sesuai dengan standar
biaya untuk mencapai efisiensi anggaran; dan
9) kesesuaian usulan dengan kriteria penggunaan anggaran BA BUN
Belanja Lainnya.