Page 681 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023

- 615 -

PETUNJUK PENGISIAN USULAN PENERBITAN SPP BA BUN
NO URAIAN

(1) Diisi sesuai dengan nomor surat
(2) Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penetapan surat
(3) Diisi Sub BA BUN penerima alokasi SPP BA BUN
(4) Diisi peruntukan penggunaan alokasi SPP BA BUN
(5) Diisi nomor PMK yang mengatur tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(6) Diisi Menteri yang mengusulkan tambahan anggaran beserta tanggal dan
nomor surat usulan tambahan anggaran
(7) Diisi dengan nomor Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Jenderal
Anggaran kepada Menteri Keuangan terkait izin penggunaan dan pergeseran
anggaran antar Subbagian anggaran dalam BA BUN
(8) Diisi dengan dokumen lainnya yang terkait dengan usulan tambahan
anggaran
(9) Diisi dengan Disposisi Menteri Keuangan atas Nota Dinas yang disampaikan
oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan terkait izin
penggunaan dan pergeseran anggaran antar subbagian anggaran BUN dalam
BA BUN
(10) Diisi dengan Catatan Menteri Keuangan atas Nota Dinas yang disampaikan
oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan terkait izin
penggunaan dan pergeseran anggaran antar subbagian anggaran BUN dalam
BA BUN
(11) Diisi dengan jenis belanja pada BA BUN Belanja Lainnya yang akan menjadi
pembebanan usul tambahan anggaran (SPP BA BUN)
(12) Diisi dengan pos belanja pada BA BUN Belanja Lainnya yang akan menjadi
pembebanan usul tambahan anggaran (SPP BA BUN)
(13) Diisi dengan Sub pos belanja pada BA BUN Belanja Lainnya yang akan
menjadi pembebanan usul tambahan anggaran (SPP BA BUN)
(14) Diisi dengan jumlah alokasi anggaran pada tiap jenis sub pos belanja pada BA
BUN Belanja Lainnya yang akan menjadi pembebanan usul tambahan
anggaran (SPP BA BUN)
(15) Diisi dengan kode sub BA BUN penerima alokasi SPP BA BUN
(16) Diisi dengan nama program pada Sub BA BUN yang menerima alokasi SPP BA
BUN
(17) Diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang disetujui untuk digeser
(18) Diisi dengan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan untuk di blokir
(19) Diisi dengan kode kegiatan Sub BA BUN yang menerima alokasi

(20 Diisi dengan nama kegiatan Sub BA BUN yang menerima alokasi
(21) Diisi peruntukan penggunaan alokasi SPP BA BUN
(22) Catatan dari Menteri Keuangan yang diusulkan untuk disampaikan pada
dokumen SPP BA BUN
(23) Catatan lainnya dari Menteri Keuangan yang diusulkan untuk disampaikan
pada dokumen SPP BA BUN
(24) Diisi dengan Pemimpin PPA BUN penerima alokasi SPP BA BUN

(25) Diisi dengan nama Direktur Jenderal Anggaran