Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 05 Juni 2020
P. 7
REGIONAL
JUMAT, 5 JUNI 2020 7
Warga Curiga Ada PNS Terima BST
PULANG PISAU, PPOST Pegawai Negeri Sipil (PNS). seperti apa. Apa mereka sudah Sebab keterbatasan waktu yang Menanggapi temuan masyara- berikan kepada mereka yang data usulan penerima BST.
Kerancuan penyaluran ban- Sementara Kepala Desa Anjir, pindah, meninggal atau lainnya. diberikan dalam menyajikan data kat Desa Anjir Pulpis itu, Pemkab tidak berhak. Kalau terlanjut Hal tersebut terlihat dari form
tuan sosial tunai (BST) di Desa Budung tidak berkomentar ban- Karena itu RT yang mengetahuin- tersebut. Pulpis melalui Dinas Sosial Pulpis diberikan kami mohon untuk yang diserahkan ke pihaknya
Anjir, Kecamatan Kahayan Hilir, yak terkait temuan tersebut. Ia ya dan data yang kami usulkan itu “Betul tugas verifi kasi usulan meminta agar pemdes membatal- mengembalikan, karena itu bukan tidak dilengkapi dengan ket-
Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) hanya menegaskan bahwa data dari mereka,” ucap Budung saat data tersebut pemdes, tapi dengan kan penerima yang tidak berhak hak mereka,” tegas Kepala Dinas erangan yang telah ditentukan
belum berakhir. yang diusulkan tersebut sesuai dikonfi rmasi. waktu yang diberikan itu kami menerima bantuan tersebut. Sosial Pulpis Eknamesi Tawun. seperti ditemukan layak, tidak
Kali ini masyarakat tersebut yang dikumpulkan oleh pihak Terkait tugas verifikasi yang tidak mampu, apa dengan warga “Ketentuannya jelas yang ber- Tawun mengungkapkan me- layak, beralih dan pindah.
menemukan penerima bantuan rukun tetangga (RT). diberikan pemerintah kabupaten Desa Anjir hampir 5000. Kepala hak menerima bantuan tersebut, mang ada beberapa Desa yang ti- “Kami minta pemdes lebih bi-
dari Kementerian Sosial tersebut “Kita tidak mengetahui sta- kepada pemerintah desa diakuin- Keluarga aja ada sebanyak 1381 PNS jelas dilarang. Jadi untuk dak melakukan tugasnya dengan jaksana dalam mensosialisasikan
tergolong orang mampu hingga tus calon penerima bantuan itu ya kurang terlaksana dengan baik. lebih,” ujarnya. pemdes kami minta tidak mem- baik dalam melakukan verifi kasi hal ini,” tandasnya. (ang/p6)
Kebakaran Ludeskan Bengkel Las
KUALA KAPUAS, PPOST
Hari pertama pemberlakuan PSBB di
Kabupaten Kapuas ditandai dengan insiden
kebakaran bangunan. Musibah yang terjadi
di Jalan Tjilik Riwut, Kamis (4/6) pagi itu,
meludeskan satu bangunan bengkel las.
Petugas gabungan damkar dengan cepat
datang dan sigap bahu-membahu berusaha
memadamkan api yang berkobar.
Kabid Pemadam Kebakaran Dinas Sat-
polPP dan Damkar Kapua, Jendrawan mel-
aporkan, bahwa musibah kebakaran terjadi di
sebuah bengkel las itu diduga terjadi akibat
korsleting listrik. Sehingga menimbulkan
percikan api dan membakar barang-barang
disekitar bengkel las tersebut.
“Diduga terjadi korsleting listrik dan me-
nyambar ke bahan mudah terbakar dan juga
bangunan itu terdiri dari papan sehingga api
cepat membesar,” ungkap Jendrawan.
Lebih lanjut, Jendrawan mengatakan ka-
lau proses pemadaman telah dapat diatasi
berkat kerjasama seluruh Damkar di Kapuas
sehingga api cepat dipadamkan petugas dan
dilaporkan bahwa tidak ada korban jiwa
dalam kejadian tersebut. (sri/p6)
839 Desa
Bentuk Tim
Melawan
Korona
SAMARINDA, PPOST
Sebanyak 839 desa dari 841 desa se-Kali-
manatan Timur (Kaltim) sudah membentuk
Tim Desa Lawan covid-19 hingga 2 Juni
2020. Tercatat terdapat 27.650 relawan yang Foto : PPost/Ist
tergabung dalam tim desa lawan covid-19 PORAK PORANDA – Tampak kondisi bangunan bengkel las yang seluruhnya ludes terbakar, kemarin.
yang tersebar di beberapa daerah di Kaltim.
“Artinya hampir seluruh desa sudah
melaksanakan amanat surat edaran mendes.
Diantaranya mengamanatkan membentuk DPP PAN Selidiki Rekomendasi Palsu
tim relawan covid-19 dan menganggarkan
dana, “ kata Kepala Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) PALANGKA RAYA, PPOST berisi surat berlogo PAN yang isinya Berdasarkan penjelasan itu, kata kasi mengenai ketidakbenaran surat Hal itu lantaran PAN hanya me-
Kaltim, Moh Jauhar Efendi. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah menyebutkan persetujuan untuk H Diran, surat tersebut diduga palsu, tersebut. miliki enam kursi di DPRD Kota-
Terkait dana desa lawan covid-19, alo- Partai Amanat Nasional (PAN) Sanggul Lumban Gaol dan Rusiani se- termasuk tanda tangan Zulkifli “Pengurus dan masyarakat jangan waringin Timur, sehingga masih
kasi yang diperuntukkan mencapai Rp31,416 Provinsi Kalimantan Tengah Achmad bagai pasangan calon Bupati dan Wakil Hasan dan Eddy Soeparno diduga mudah percaya dengan beredarnya membutuhkan dua kursi agar bisa
miliar dari total pagu dana desa 2020 sebesar Diran mengatakan, Dewan Pengurus Bupati Kotawaringin Timur dengan dipalsukan. surat seperti itu. Sampai sekarang mengusung pasangan calon dalam
Rp908,976 miliar untuk 841 desa se Kaltim. Pusat PAN sedang menyelidiki bere- tanda tangan di atas materai bertulis- Dalam surat Model B.1-KWK yang DPP PAN belum sama sekali menge- pilkada. Ini sekaligus menegaskan
Jauhar mengatakan alokasikan desa darnya surat bertuliskan persetujuan kan Ketua Umum Zulkifl i Hasan dan diduga palsu tersebut tertulis dike- luarkan surat Model B.1-KWK untuk bahwa siapapun masih berpeluang
terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara, pasangan calon Bupati dan Wakil Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno. luarkan di Jakarta pada 18 Mei 2020 bakal calon Bupati Kotawaringin mendapat rekomendasi atau persetu-
yakni sebesar Rp10,982 miliar dari total pagu Bupati Kotawaringin Timur. Untuk memastikan kebenaran- dengan nomor Surat Keputusan De- Timur,” tegas Diran. juan dari DPP PAN.
dana desa 2020 Rp187, 633 miliar untuk 193 “Saya tadi telepon ke DPP PAN nya, Diran langsung menghubungi wan Pimpinan Pusat Partai Amanat Diran menegaskan, surat B.1-KWK “Rudini memang direkomendasi-
desa. Kemudian disusul Kabupaten Kutai dan menanyakan tentang beredar- Wakil Ketua Umum DPP PAN Yandri Nasional dengan NOMOR: PAN /A/ PAN atau persetujuan DPP PAN kan mencari pasangan, karena PAN
Timur sebesar Rp6,467 miliar dari total pagu nya surat Model B.1-KWK yang Susanto yang menegaskan bahwa Kota/KU-SJ/159/V/2020. untuk Muhammad Rudini sebagai memiliki enam kursi dan hanya
Rp183,445 miliar untuk 139 desa. menyatakan persetujuan pasangan hingga saat ini DPP PAN belum ada Beredarnya surat tersebut juga calon Bupati Kotawaringin Timur butuh dua kursi dengan partai lain.
“Ini wujud komitmen desa membantu calon Bupati dan Wakil Bupati Ko- mengeluarkan rekomendasi untuk sempat mengejutkan banyak pihak, pun belum keluar. Hanya saja, Ru- Namun yang perlu diingat, surat
pencegahan dan penanganan covid-19 di tawaringin Timur (Kotim), ternyata calon Bupati maupun Wakil Bupati terutama kalangan elit partai politik dini yang merupakan Ketua DPC Model B1-KWK belum dijatuhkan
desa. Semoga musibah ini segera berakhir itu tidak benar,” kata Achmad Diran Kotawaringin Timur. yang ada di Kabupaten Kotawarin- PAN Kotawaringin Timur memang ke Rudini. Sampai sekarang hanya
sehingga desa bisa kembali mencurahkan saat dihubungi di Palangka Raya, DPP PAN akan menyelidiki bere- gin Timur dan Provinsi Kalimantan direkomendasikan untuk mencari sebatas rekomendasi untuk yang
perhatiannya untuk fokus membangun desa, Kamis (4/6). darnya surat persetujuan yang bere- Tengah. Namun DPW PAN provinsi pasangan untuk maju dalam pilkada bersangkutan mencari pasangan,”
“ katanya. (ant/p6) Diran mengaku sudah melihat foto dar melalui grup pesan singkat. setempat langsung mengklarifi- nanti. kata Diran.(ant/P1)
Data Ulang Penerima Bantuan
Bupati Minta Jangan Ada Ketimpangan Penyaluran
KUALA PEMBUANG, PPOST gan skala prioritas. Terdapat beberapa STANDAR
Pemerintah Kabupaten Seruyan akan melakukan pendataan ulang kriteria dasar yang mendapatkan BLT PROTOKOL -
DD. Diantaranya warga desa yang
terhadap para penerima bantuan covid-19. Hal ini untuk meninda- kehilangan mata pencaharian atau Bupati Se-
ruyan Yulhai-
klanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait warga miskin dan kehilangan pekerjaan. dir melakukan
kurang mampu tidak mendapatkan bantuan. Kemudian, warga yang menderita pemeriksaan
penyakit kronis tahunan yang tidak kesehatan
Bupati Seruyan Yulhaidir didam- penerima bantuan dampak covid-19. sembuh-sembuh. Namun, apabila di posko
pingi Kepala Dinas Pemberdayaan Sehingga apa yang menjadi keluhan terdapat keraguan terhadap penerima. pencegahan
Masyarakat dan Desa (DPMD), Ta- pengaduan masyarakat dapat ditin- Masyarakat dapat mengamati covid-19, di
runa Jaya menggelar pertemuan den- daklanjuti secara cepat, tepat dan dari segi fisik yakni rumah yang tidak Desa Tumbang
Manjul, Keca-
gan camat serta kepala desa (Kades) prosedur. laik huni dan banyak memiliki anak. matan Seruyan
di Kecamatan Seruyan Hulu hingga Nantinya akan dilakukan monitor- Dari situ akan disepakati melalui Hulu.
Suling Tambun. ing oleh DMPD, Inspektorat, BPKAD. musyawarah desa khusus (musdesus).
«Dengan adanya pendataan lagi Mulai dari pendataan, penyaluran, Lalu disahkan oleh camat dan Foto: PPost/Freddy MH
diharapkan untuk setiap kades dapat laporan, sekaligus bentuk pertang- diterbitkan peraturan kepala desa
mengatur pengelolaan dengan baik gungjawaban. sehingga dapat menjadi dasar siapa-
dan benar dalam penyaluran terma- «Jangan sampai karena lengah siapa warga yang berhak menerima.
suk Bantuan Langsung Tunai Dana dalam administrasi sehingga «Semoga tidak ada keraguan karena
Desa (BLT DD),” kata bupati. menimbulkan permasalahan telah dinilai, disepakati dengan
Bupati meminta agar semua camat dikemudian hari,» tegasnya. catatan tidak boleh ada unsur KKN,
dan kepala desa dapat secepatnya Yulhaidir menjelaskan, BLT DD mark up dan fi ktif,” tandasnya. (fmh/
melakukan pendataan ulang para menjadi salah satu bantuan sosial den- p6)