Page 105 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Grafik 3.4
Perbandingan Permasalahan Pembinaan dan Supervisi KPPN

periode Semester I Tahun 2019 dan Semester II Tahun 2019

b. Temuan Permasalahan dan Rekomendasi

Dari komposisi temuan permasalahan pada pembinaan dan supervisi semester II tahun 2019
dapat diperoleh gambaran mengenai permasalahan pada masing-masing unsur. Terdapat

beberapa permasalahan pada unsur Pelaksanaan Tugas Kuasa BUN yang ditemukan hampir
merata pada semua KPPN Jakarta I s.d. KPPN Jakarta VII diantaranya terkait pendaftaran
data kontrak, penerbitan SP2D 1 Jam, dan penyelesaian tagihan pada satuan kerja yang

melebihi 17 hari kerja. Disamping itu terdapat pula beberapa permasalahan yang hanya
ditemukan pada KPPN tertentu, diantaranya adalah permasalahan terkait pengelolaan UP/
TUP, retur SP2D, Pengajuan Gaji Induk, Pengesahan SKPP, kelengkapan SPM, koreksi SPM
serta LPJ Bendahara, dan pengelolaan rekening. Selain itu pada pembinaan dan supervisi
semester II tahun 2019, pembinaan yang terkait dengan unsur-unsur dalam Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga tetap diperhatikan. Hal ini sejalan dengan upaya
peningkatan kualitas pelakasanaan anggaran dimana IKPA merupakan alat ukur evaluasi
kinerja pelaksanaan anggaran.

Pada unsur pelayanan perbendaharaan permasalahan yang paling banyak terjadi
adalah terkait dengan penandatanganan Pakta Integritas baik internal maupun
eksternal. Pakta Integritas internal yang belum diperbarui disebabkan adanya mutasi
pegawai. Sedangkan belum selesainya pakta integritas eksternal lebih banyak

disebabkan oleh kesibukan pimpinan satuan kerja mengingat untuk satker-satker
mitra kerja KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta adalah satker tingkat
eselon I Kementerian/ Lembaga. Disamping itu juga disebabkan adanya pergantian
pejabat terkait. Permasalahan pada pengelolaan pelaporan pemantauan dan kode

etik serta implementasi sistem manajemen mutu (SMM) ISO juga ditemukan namun
hanya ditemukan pada KPPN tertentu.

71