Page 102 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 102

b. Tindak Lanjut Temuan Permasalahan Semester I Tahun 2019

          Terhadap  temuan  permasalahan  pembinaan  dan  supervisi  KPPN  periode  semester  I
          tahun  2019,  Tim  Pembina  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  DKI  Jakarta  telah
          memberikan rekomendasi yang bersifat perbaikan dan implementatif, hal ini bertujuan

          agar KPPN dapat melakukan perbaikan guna peningkatan kinerja dan kualitas layanan
          kepada mitra kerja/stakeholders.
          Terdapat  beberapa  permasalahan  pada  unsur  Pelaksanaan  Tugas  Kuasa  BUN  yang

          ditemukan  hampir  merata  pada  semua  KPPN  Jakarta  I  s.d.  KPPN  Jakarta  VII
          diantaranya  adalah  terkait  pendaftaran  data  kontrak,    penyelesaian  tagihan,
          penyelesaian  SP2D,  pengelolaan  UP/TUP,  Retur  SP2D,  dan  penyusunan  LKPP.
          Disamping  itu  terdapat  pula  beberapa  permasalahan  yang  hanya  ditemukan  pada
          KPPN  tertentu  saja  diantaranya  adalah  permasalahan  terkait  penggunaan  Akun  yang

          sudah  tidak  sesuai,  Pengajuan  Gaji  Induk,  Pengesahan  SKPP,  kelengkapan  SPM,
          serta LPJ Bendahara. Selain itu pada pembinaan dan supervisi semester I tahun 2019,
          pembinaan  yang  terkait  dengan  unsur-unsur  dalam  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan

          Anggaran  (IKPA)  juga  lebih  ditekankan.  Hal  ini  sejalan  dengan  tuntutan  peningkatan
          kualitas  pelakasanaan  anggaran  dimana  IKPA  merupakan  alat  ukur  evaluasi  kinerja
          pelaksanaan anggaran.
          Pada  unsur  pelayanan  perbendaharaan  permasalahan  yang  paling  banyak  terjadi
          adalah  terkait  dengan  penandatanganan  Pakta  Integritas  baik  internal  maupun

          eksternal.  Pakta  Integritas  internal  yang  belum  diperbarui  disebabkan  adanya  mutasi
          pegawai.  Permasalahan  kode  etik  dan  pengelolaan  pengaduan  serta  implementasi
          sistem  manajemen  mutu  (SMM)  ISO  juga  ditemukan  namun  hanya  ditemukan  pada

          KPPN tertentu.


          Pada unsur tata kelola permasalahan yang
          paling  mendominasi  adalah  terkait  dengan
          pengelolaan  keuangan  dan  pengelolaan
          IKU.    Disamping       itu    juga     terdapat
          permasalahan           pada        administrasi
          kepegawaian.  Permasalahan  yang  hampir
          merata pada KPPN adalah penatausahaan
          aset/BMN.            Terhadap            temuan
          permasalahan  pembinaan  dan  supervisi

          KPPN periode semester I tahun 2019 telah
          ditindaklanjuti  oleh  masing-masing  KPPN
          secara memadai. Matriks tanggapan KPPN
          dan tindak lanjut atas hasil pembinaan dan
          supervisi  periode  semester  I  tahun  2019
          secara rinci terdapat dalam lampiran I.







                                                                                                                  68
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107