Page 31 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 31

KPPN JAKARTA I








             A. Pandangan Umum KPPN Jakarta I

                 Sejarah Singkat KPPN

                 KPPN  Jakarta  I  pada  tahun  1990  hadir
                 dengan  nama  Kantor  Perbendaharaan
                 dan Kas Negara (KPKN) Jakarta I. KPKN

                 Jakarta  I  sebelumnya  telah  memiliki
                 sejarah  panjang,  sejak  menjalankan
                 fungsi  ordonanserring  sebagai  Kantor
                 perbendaharaan        Negara,      kemudian      Kondisi Kantor
                 menjalankan      fungsi   comptable     atau
                 Bendahara Umum Negara sebagai Kantor             KPPN Jakarta I terletak pada lantai 1 pada
                 Kas  Negara  hingga  fungsi  verifikasi  dan     Gedung  KPPN  di  Jalan  Ir.  H.  Juanda  19
                 penatausahaan       pengeluaran       negara     Jakarta  Pusat.  Memiliki  gedung  dengan
                 sebagai  Kantor  Pengawas  dan  Tata             luas  3.689m2  dan  halaman  dengan  luas
                 Usaha Kas Negara.                                2.027  m2.  Sebagai  pengelola  gedung,

                                                                  KPPN  Jakarta  I  mengelola  keseluruhan
                 Berdasarkan         Keputusan        Menteri     bangunan    dan  halaman  pada  Gedung
                 Keuangan  RI  Nomor  303/KMK.01/2004             KPPN  Juanda.  Gedung  kantor  KPPN
                 tanggal 23 Juni 2004 di tahun 2005 KPKN          Jakarta  I  terbagi  menjadi  ruang  layanan
                 Jakarta I yang merupakan penggabungan            Front  Office  dan  ruang  pendukung  Middle
                 antara  KPN  dan  KKN  berubah  menjadi          Office.
                 Kantor     Pelayanan       Perbendaharaan
                 Negara  (KPPN)  Jakarta  I.  Hal  tersebut
                 sejalan  dengan  amanat  Undang  Undang
                 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
                 Negara    dan  Undang  Undang  Nomor  1
                 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan
                 Negara     dimana      Menteri    Keuangan
                 bertindak  sebagai  Bendahara  Umum

                 Negara  yang  dilaksanakan  oleh  Kantor
                 Pelayanan      Perbendaharaan        Negara
                 (KPPN).          Selanjutnya,          fungsi
                 ordonansering  dialihkan  kepada  Menteri/
                 Ketua  Lembaga    sebagai  Pengguna
                 Anggaran      seiring   dengan     reformasi
                 birokrasi di Kementerian Keuangan maka
                 terhitung  tanggal  30  Juli  2007,  KPPN
                 Jakarta    I   ditunjuk    sebagai     KPPN
                 percontohan  bersama  dengan  18  KPPN

                 lainnya dari seluruh Indonesia.




                                                                                                                   7
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36