Page 26 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
(Lembaran Negara Republik Anggaran Pendapatan dan Belanja
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Negara (lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara Nomor Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,
4286). Tambahan Lembaran Negara Nomor
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 5423).
tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 132/ PMK.01/2012 tentang Pedoman
Tambahan Lembaran Negara Nomor Layanan Informasi Publik di
4355). Lingkungan Kementerian Keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
2004 tentang Pemeriksaan 169/ PMK.01/2012 tentang Organisasi
Pengelolaan dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja Kantor Vertikal
Keuangan Negara Lembaran Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor
4400).

TEKNIS PELAKSANAAN

Meski Pembinaan dan Supervisi KPPN Pelaksanaan pembinaan dan supervisi
Semester II tahun 2019 dihadapkan pada KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan
masa persiapan menjelang Akhir Tahun Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan
Anggaran 2019, teknis pelaksanaan menggunakan metode:
pembinaan dan supervisi KPPN lingkup 1. Pembinaan On Desk
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Meneliti dan monitoring evaluasi serta
DKI Jakarta tetap mengacu dan a. melakukan analisa/kajian terhadap
menggunakan metode periode laporan-laporan yang diterima dari
sebelumnya.
KPPN;
b. Monitoring dan kajian terhadap data
Online Monitoring SPAN (OMSPAN).

5