Page 22 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 22
BAB I
PENDAHULUAN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) sebagai instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
merupakan ujung tombak pengelolaan
kas negara. KPPN yang berinteraksi
dengan stakeholder dalam hal ini satuan
kerja Kementerian / Lembaga menjadi
poin utama penentu berhasilnya
pengelolaan kas negara.
Sebelum lebih jauh dengan pengelolaan kas negara kita perlu tahu apa itu Kas Negara.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Menilik definisi di atas, pengelolaan
kas negara amatlah penting untuk keberlangsungan suatu negara. Suatu negara dapat
dikategorikan pailit hanya dengan melihat kondisi kasnya.
Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh
pengeluaran negara
Pengelolaan kas negara di Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan dilaksanakan oleh Direktorat
Pengelolaan Kas Negara sebagai Bendahara Umum Negara dan KPPN sebagai Kuasa
Bendahara Umum Negara di daerah. KPPN memegang peranan penting dalam
menyalurkan dan mengelola uang negara. Selayaknya tugas KPPN di daerah. KPPN di
wilayah DKI Jakarta pun memiliki tugas yang sama meski dengan porsi yang berbeda.
KPPN di wilayah DKI Jakarta mengemban tugas yang cukup berat selain karena
perputaran uang di ibu kota negara jelas lebih besar, pembiayaan belanja di beberapa
daerah masih diatur dari Ibu kota.
1
