Page 19 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Namun demikian, dalam pelaksanaan proses bisnis pada periode semester II
Tahun 2019 masih ditemukan beberapa permasalahan yang akan ditindaklanjuti
penyelesaiaannya oleh KPPN. Langkah-langkah koordinasi dengan satuan kerja
(Satker) dilakukan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
dan KPPN dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dan
efektivitas belanja Kementerian Negara/Lembaga TA. 2019 serta optimalisasi
peran belanja pemerintah, khususnya belanja Kementerian Negara/Lembaga
terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 dan mewujudkan pengelolaan kas
yang pruden.

Pada Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi semester II tahun 2019 ini, terdapat
kegiatan yang menjadi fokus Tim Pembinaan dan Supervisi Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

Tugas kuasa BUN, yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan pada tugas
Kuasa BUN, antara lain:
a. Pendaftaran Kontrak paling lambat 5 (lima) hari setelah ditandatangani
b. Penyelesaian Tagihan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja sebelum SPM
diajukan
c. Penyelesaian SP2D 1 (satu) jam

Pelayanan Perbendaharaan, yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan
Pelayanan Perbendaharaan, yaitu penandatanganan pakta integritas internal dan
eksternal.

Tata Kelola, yang menjadi fokus utama dalam pemeriksaan pada Tata Kelola
adalah Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Serta, tema bahasan pada Laporan Hasil Pembinaan Semester II Tahun 2019
yaitu Prudent Cash Management yaitu pengelolaan kas yang menyeluruh dan
akurat guna mendukung program prioritas pemerintah.

Tim Pembinaan memberikan rekomendasi atas fokus bahasan tersebut kepada
KPPN selaku eksekutor/pelaksana langsung peraturan, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan sendiri selaku Pembina KPPN dan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan selaku pengawas, pembuat kebijakan dan regulasi,
rekomendasinya antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi Untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

KPPN sebagai pembina Satker, secara terus menerus dan berkesinambungan
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan satker yang menjadi mitra kerjanya
dalam upaya meningkatkan kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran di antaranya
dengan melakukan Focus Group discussion (FGD), kelompok diskusi, bimbingan
teknis, kunjungan kerja, dan kegiatan sejenis lainnya baik secara langsung
maupun melalui media sosial. Serta, melaporkan permasalahan yang timbul dalam
implementasi tersebut kepada Kanwil Ditjen Perndaharaan Provinsi DKI Jakarta
untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. Senantiasa melakukan pemantauan
melalui aplikasi OMSPAN untuk memperoleh data terkini, mengidentifikasi
permasalahan sehingga dapat dilakukan antisipasi atas permasalahan yang
mungkin terjadi.