Page 24 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 24
Hal tersebut, bertujuan untuk menciptakan Tiga pilar pengelolaan kas tersebut
akurasi dari penggunaan kas negara. dijalankan secara disiplin dan pruden oleh
PPDH sebelumnya disebut Rencana Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Penarikan Dana (RPD), perbedaanya Keuangan sehingga mampu menopang
adalah RPD dilakukan untuk belanja diatas dan mengawal APBN 2019 dan
Rp1 Miliar sedangkan PPDH dilakukan menghadapi tantangan APBN 2020.
untuk memastikan ketersediaan dana atas Seperti harapan Menteri Keuangan Sri
semua belanja negara pada saat Mulyani Indrawati untuk senantiasa
kebutuhan akan dana meningkat seperti Mengawal dan Menjaga Postur APBN
pada saat akhir tahun anggaran. melalui Pengelolaan Kas yang Tangguh.
.
Mengawal dan menjaga postur APBN
melalui Pengelolaan Kas yang tangguh
LATAR BELAKANG
Sejalan dengan semangat Ditjen a. Pendaftaran Kontrak paling lambat 5
Perbendaharaan untuk senantiasa (lima) hari setelah ditandatangani
merealisasikan pengelolaan kas yang b. Penyelesaian Tagihan paling lambat
Pruden dan Profesional, Kanwil Ditjen 17 (tujuh belas) hari kerja sebelum
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta pun SPM diajukan
melakukan hal yang sama. Bidang c. Penyelesaian SP2D 1 (satu) jam.
Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal 2. Tata Kelola, yang menjadi fokus utama
(SKKI) merealisasikannya dalam kegiatan dalam pemeriksaan pada Tata Kelola
Pembinaan terhadap KPPN yang lebih adalah pengelolaan keuangan yang
komprehensif dan terarah sesuai dengan akuntabel
misi yang dituju. 3. Pelayanan Perbendaharaan, yang
menjadi fokus utama dalam
Bidang SKKI melakukan kegiatan
Pembinaan dan Supervisi KPPN sebanyak pemeriksaan Pelayanan
2 (dua) kali dalam setahun. Kegiatan Perbendaharaan, antara lain:
pembinaan didasarkan pada Keputusan a. Pakta Integritas Eksternal
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor b. Internalisasi Kode Etik pada pegawai.
KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi
Pembinaan dan Supervisi Kantor KPPN yang dilaksanakan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara. Wilayah Ditjen Perbendaharaan, sangat
diperlukan untuk mendukung peningkatan
Pelaksanaan pembinaan dan supervisi
KPPN periode semester II tahun 2019 ini kualitas kinerja layanan pada instansi
sedikit berbeda dari pelaksanaan vertikal. Selain itu, pembinaan dan
supervisi KPPN juga diperlukan untuk
pembinaan dan supervisi KPPN periode
sebelumnya, dimana terdapat 3 (tiga) isu meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan yang merata pada kantor
strategis yang menjadi objek pembinaan
dan supervisi yaitu : pelayanan mengenai tugas pokok dan
1. Tugas Kuasa BUN, yang menjadi fokus tanggung jawabnya serta dalam rangka
utama dalam pemeriksaan pada tugas menjaga mutu layanan kepada para
Kuasa BUN, antara lain: pemangku kepentingan (stakeholder).
3
