Page 23 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta

Pengelolaan kas negara yang baik bukan hanya hasil kerja Ditjen Perbendaharaan
semata, aktivitas pengelolaan kas tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan

antara kebijakan fiskal yang tecermin dari pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang,
serta kebijakan moneter yang berdampak pada sektor keuangan. Untuk itu pemahaman
yang komprehensif mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kondisi
perekonomian terkini diperlukan oleh Bendahara Umum Negara dalam melaksanakan
tugas pengelolaan kas. Dengan demikian, KPPN sebagai perpanjangan tangan dari
Menteri Keuangan selaku Kuasa BUN di daerah memiliki peran strategis yaitu
melaksanakan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta mengoptimalkan teknologi informasi pada
seluruh aspek pekerjaan di KPPN.

Pada LHPS kali ini, kami mengambil tema Pengelolaan Kas Negara yang Pruden dan
Profesional, karena manajemen kas yang tangguh menjadi penting disebabkan
pemerintah memiliki sumber pendapatan yang bervariasi, demikian pula kebutuhan akan
belanja yang berbeda karakteristiknya. Pemerintah harus mampu mengatur waktu dan

volume arus masuk dan keluar kas untuk memastikan dan menjamin tidak terjadi gagal
bayar dan/atau kelebihan kas yang menganggur (idle cash). Berdasarkan prinsip
tersebut, terdapat tiga pilar dalam mengelola kas yang dilaksanakan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan sehingga mampu mendukung, mengawal dan
menjamin keberlangsungan belanja pada Kementerian Negara/ Lembaga dan juga
transfer ke daerah. Tiga pilar tersebut antara lain rekening tunggal perbendaharaan,
perencanaan kas dan manajemen kelebihan/kekurangan kas. Pilar tersebut diwujudkan
oleh Ditjen Perbendaharaan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui
instrumen-instrumen seperti Treasury Single Account (TSA) pada pilar rekening tunggal
perbendaharaan, Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Perkiraan Penarikan Dana Harian
(PPDH) pada pilar perencanaan kas serta yang terakhir penempatan kas dalam investasi
pemerintah serta pengelolaan dana melalui Treasury Notional Polling (TNP) sehingga
mendapat imbal bunga berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi negara.

Treasury Single Account (TSA)

Pengelolaan kas negara yang pruden Dengan demikian dapat dicari berbagai
diwujudkan melalui pengelolaan kas cara yang paling efisien untuk memenuhi
terpusat melalui mekanisme Treasury kebutuhan tersebut baik melalui
Single Account (TSA). Semua penerimaan perpajakan, hasil dari investasi, bahkan
negara dikumpulkan dalam satu rekening melalui utang jika diperlukan. Gaji dan
saja, demikian pula dengan belanja negara tunjangan ASN dan pejabat negara, THR,
dikeluarkan dari rekening yang sama. Gaji ke-13, pembangunan insfrastruktur,
Dengan TSA, Menteri Keuangan dapat dana desa, keperluan sehari-hari
mengetahui posisi kas negara setiap saat. perkantoran, perjalanan dinas, dan
Sehingga pemerintah akan mengetahui sebagainya termasuk restitusi pajak,
dengan pasti berapa dana yang semua sudah diperhitungkan dalam
dibutuhkan untuk semua belanja negara. sistem pengelolaan kas yang modern.

2