Page 73 - LHPS Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta
P. 73
KPPN KHUSUS INVESTASI
A. PANDANGAN UMUM TENTANG KPPN
KHUSUS INVESTASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 169/PMK.01/2012 tanggal 6 November
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam rangka
melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian
investasi, penyaluran dana investasi pemerintah,
penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah
membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman,
kredit program, dan investasi lainnya telah dibentuk
KPPN Khusus Investasi. Tugas dan fungsi KPPN
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Keuangan dimaksud adalah untuk mewujudkan visi dan
misi sebagai berikut :
1. Sejarah Singkat KPPN
Untuk mendorong peran Kementerian Keuangan dalam pembangunan nasional
terutama di bidang infrastruktur fungsi special mission Kementerian Keuangan
memperkuat kebijakan dan operasionalisasi unit-unit investasi. terbentuknya KPPN
Investasi sebagai pengganti bank penatausaha penerusan pinjaman adalah salah satu
inisiatif strategis fungsi special mission treasury charter 2015 Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Dalam rangka mengurangi beban biaya yang dibayarkan debitur penerusan pinjaman
dan telah memungkinkannya sistem pada Kementerian Keuangan untuk melakukan
penatausahaan penerusan pinjaman Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengambil
langkah strategis dalam melakukan penatausahaan melalui KPPN Khusus Investasi.
KPPN Khusus Investasi hadir sebagai pengganti bank penatausahaan dalam
penatausahaan pinjaman yang saat ini mengelola tagihan kewajiban, Investasi
pembayaran dan pelaporan keuangan selain itu KPPN Khusus Investasi juga
menangani proses pencairan DIPA penerusan pinjaman hingga repayment atau
settlement kewajiban pembayaran utang. Melalui KPPN Khusus Investasi yang
melakukan penatausahaan penerusan pinjaman, proses penyampaian tagihan dan
rekonsiliasi menjadi lebih cepat, dengan begitu para debitur akan memiliki banyak
waktu untuk menyiapkan pembayaran karena surat penagihan dari KPPN Khusus
Investasi dikirim lebih awal.
42
