Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 19 September 2019

DPRD KAPUAS

kamis, 19 september 2019 07

Kondisi Pasar

Tradisional Jalan

Mawar Semrawut

kUaLa kapUas, ppOst Koperasi dan Usaha Kecil dan ke fery penyeberangan belok
Kondisi pasar tradisional di jalan Mawar terkesan sem- Menengah (Disperindagkop dan kanan menuju jalan Seroja.
UKM) Kapuas, Batu Panahan men-
“Khususnya padagang dan pe-
rawut sehingga perlu adanya penertiban dan penataan gatakan, pihaknya telah melakukan nyuplai ikan yang menggunakan
oleh pemerintah daerah. penataan pasar Kapuas dan relo- mobil serta kendaraan box mulai
kasi PKL selama ini. beroperasi pada pukul 21.00 Wib
Hal ini disampaikan Wakil Ketua satuan organisasi perangkat desa “Kami sudah mengambil lang- sampai dengan 6.00 Wib,” jelas
Fraksi Keadilan Amanat Bangsa (SOPD) melakukan terobosan un- kah dengan melakukan rapat Panahan.
DPRD Kabupaten Kapuas, HM tuk membenahi dan menata pasar koordinasi bersama SOPD serta Adapun razia rutin, lanjut Pa-
Rosihan Anwar. tradisional tersbeut. “Penindakan pihak Kecamatan Selat,” katanya. nahan, dilaksanakan oleh Dinas
Rosihan mengaku, merasa pri- dan penertiban perlu juga dilaku- Hasil keputusan rapat di aula Satpol PP dan Damkar. Namun
hatin akan kondisi pasar saat ini. kan tanpa menghilangkan mata Disperindagkop dan UKM pada dalam hal ini penataan pasar sem-
“Pedagang kaki lima menggelar pencaharian pedagang kaki lima tanggal 16 September 2019, sebut rawut dan relokasi PKL tentunya
dagangannya sampai ke jalan. (PKL) itu,” katanya. Panahan, yakni PKL di Jalan Mawar petugas terlebih dulu harus melalui
Kondisi itu membuat lalu lintas Hanya saja, katanya jika penert- akan di relokasi ke pasar blok R. pendekatan dialogis.
jalan menjadi macet dan sekitar iban dilakukan sebelumnya harus Sedang berkenaan dengan buka “Artinya, pelan-pelan dan secara
pasar terlihat semrawut,” katanya disiapkan tempat bagi PKL atau tutup PKL, dimulai buka pukul bertahap. Saat ini kami sudah
kepada wartawan gedung Dewan relokasi, sehingga tidak memutus- 24.00 Wib dan tutup pukul 06.00 mendirikan pos pantau Satpol PP.
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kan penghasil pedagang. Wib. Kemudian untuk rekayasa Jadi, tidak serta merta langsung Foto : PPost/Lapro
Kapuas, Rabu (18/9). Terpisah, Plt Kepala Dinas lalu lintas di jalan Mawar itu diatur melakukan eksekusi,” jelasnya. berbiNCaNG - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kapuas berbincang selepas rapat internal fraksi terkait
Untuk itu, Rosihan meminta Perdagangan Perindustrian Dinas Perhubungan. Tepatnya, dari (pro/P4) tugas sebagai wakil rakyat Kapuas periode 2019-2024 di gedung dewan, Rabu (18/9).

Lalu Lintas Sungai Perlu Diatur SK Pimpinan Belum Turun,

Dewan Revisi Jadwal

KUALA KAPUAS, PPOST dominan digu- Sementara itu, menghasilkan pendapatan asli
Saat ini tranportasi sungai nakan untuk an- Kepala Dinas daerah (PAD),” katanya.
sudah bisa dibilang langka gkutan batubara P erhubungan Menurut Vitrianson, ran- KUALA KAPUAS, PPOST ini dipimpin Ketua Sementara dewan digelar pada tanggal 27
dan tidak semarak dulu. Ken- dan buah sawit,” Kapuas, Vitri- cangan aturan tentang alur Disebabkan surat keputusan DPRD Kapuas, Algrin Gasan, di September mendatang itu tidak
dati demikian tetap saja perlu ujarnya. anson Rangin sudah disiapkan dan tinggal (SK) pimpinan DPRD Kabupat- ruang rapat gabungan komisi, akan membentur tugas atau
aturan yang mengatur lalu Perlunya ada menegaskan, dikonsultasikan dengan bagian en Kapuas yang disampaikan Rabu (18/9). “Rencananya kita agenda lainnya.
lintas transportasi di sungai. aturan angkutan pihaknya sudah hukum Setda Kapuas. melalui Pemerintah Kabupaten akan paripurnakan terkait “Jadi, untuk pembahasan
Begitu disampaikan Ketua atau lalu lintas di menyiapkan ran- “Jadi, yang melintas di perai- Kapuas ke Gubernur Kaliman- SK pimpinan DPRD Kapuas kebijakan umum perubahan
Fraksi Partai Persatuan Pem- sungai atau yang cangan peraturan ran Kapuas, baik itu angkutan tan Tengah tentang jabatan definitif dari Gubernur Kalteng. anggaran (KUPA) dan rancan-
bangunan (PPP) DPRD Kabu- disebut dengan lalu lintas di sun- orang maupun barang seperti ketua, wakil ketua I dan wakil Namun dikarenakan belum gan prioritas dan plafon ang-
paten Kapuas, Darwandie, alur, lanjut Dar- gai atau disebut batubara, buah sawit dan lain- ketua II DPRD Kapuas belum diterima, maka kegiatan dewan garan sementara perubahan
Rabu (189). “Aturan armada wandie, karena dengan alur. nya, akan terkontrol dengan diterima, membuat dewan direvisi,” katanya. (PPAS-P) APBD 2020 tidak akan
transportasi di sungai tetap akan berdampak H Darwandie “ Apabila kompensasi membayar kontri- melakukan revisi jadwal ke- Menurut politisi dari Par- terkendala dengan kepadatan
harus diadakan, mengingat pada pendapatan aturan tentang busi PAD,” kata mantan Asisten giatan. tai Golkar ini, revisi jadwal kegiatan dewan yang sudah
saat ini jalur angkutan sungai asli daerah (PAD). alur dibuat, maka jelas akan III Setda Kapuas ini. (pro/P4) Rapat revisi jadual kegiatan paripurna pelantikan pimpinan disusun,” jelas Algrin.(pro/P4)

Dukung RSUD Hadapi

Penilaian Akreditasi

KUALA KURUN, PPOST RSUD Kuala Kurun dapat semakin ”Apa yang menjadi kebutuhan
Sejumlah anggota DPRD Kabu- meningkatkan mutu dan kualitas dari RSUD Kuala Kurun tidak
paten Gunung Mas (Gumas), yak- layanan kesehatan dengan standar lepas dari campur tangan pemerin-
ni Yuniwa, Sri Yeni dan Elvi Esie, yang sudah ditetapkan, sehingga tah kabupaten (pemkab) setempat.
turut menyambut kedatangan ke depan bisa lebih optimal lagi, Selama ini, pemkab pun sudah
tim Surveior Komisi Akreditasi baik secara medis maupun non sangat mendukung keberadaan
Rumah Sakit (KARS) yang akan medis. rumah sakit, khususnya dalam hal
melakukan survei dan penilaian ”Jika kualitas pelayanan ke- ketersediaan anggaran,” jelasnya.
akreditasi di Rumah Sakit Umum sehatan kita meningkat, tentu Yuniwa menambahkan, adanya
Daerah (RSUD) Kuala Kurun. ini akan berdampak pada kes- dukungan nyata dari eksekutif dan
”Kami sangat mendukung elamatan pasien yang berobat di legislatif diharapkan akan dapat
RSUD Kuala Kurun yang meng- RSUD Kuala Kurun,” ujarnya. menjadikan RSUD Kuala Kurun
hadapi penilaian akreditasi dari Politikus Partai Golongan Karya semakin baik ke depan dan terus
tim surveior KARS, karena ini akan (Golkar) ini menuturkan, ke- berkembang.
menjadi tolak ukur pelayanan ke- lengkapan sarana dan prasarana ”Semoga RSUD Kuala Kurun
sehatan kepada masyarakat kita,” rumah sakit serta sikap ramah dari ke depan dapat terus berkembang
ucap Yuniwa di gedung dewan seluruh petugas RSUD Kuala Ku- dan terus memberikan pelayanan Foto : PPost/Anthoneal
setempat, Rabu (18/9). run dalam memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan untuk peNetapaN pimpiNaN - Ketua Sementara DPRD Gumas, H Gumer, bersama Wakil Ketua Sementara, Punding S Merang, menandatangani SK penetapan pimpi-
Yuniwa mengatakan, dengan kesehatan, tentunya akan sangat masyarakat kita,” katanya.(nth/ nan DPRD masa jabatan 2019-2024 yang disaksikan langsung Bupati Jaya Samaya Monong dan Wakil Bupati Efrensia LP Umbing pada rapat paripurna ke 1 masa
penilaian tersebut diharapkan dibutuhkan oleh masyarakat. P4) sidang 1 tahun sidang 2019, Rabu (18/9) pagi.

Anggaran Penanggulangan Unsur Pimpinan DPRD

Kathutla Bakal Ditambah

KUALA KURUN, PPOST Indonesia Perjuangan (PDIP) ini terus berjibaku siang hingga Gumas Ditetapkan
Anggota DPRD Kabupaten mengatakan, selain penanggu- malam hari untuk memadam-
Gunung Mas (Gumas), Nomi langan bencana, alokasi anggaran kan api.
Aprilia, menyatakan dukungan- tersebut juga bisa digunakan ”Kerja keras dari petugas BPBD
nya terhadap rencana pemerintah untuk menambah ketersediaan dan Damkar sudah sangat maksi-
kabupaten (pemkab) setempat sarana dan prasarana serta per- mal. Tentu kita jangan hanya kUaLa kUrUN, ppOst dibuatkan surat keputusan (SK). kan alat kelengkapan dewan. Itu
yang akan melakukan penamba- sonil yang bertugas di lapangan. berharap dari mereka, akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten ”Apabila SK sudah keluar, se- merupakan kewenangan ketua
han alokasi anggaran untuk pen- ”Jika memungkinkan penam- semua pihak baik itu dari in- lanjutnya kita akan berkoordinasi dewan definitif,” kata Gumer.
anggulangan bencana kebakaran bahan alokasi anggaran tersebut stansi, komunitas dan elemen Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat paripurna yang dengan Pengadilan Negeri Kuala Ia menambahkan, dalam waktu
hutan dan lahan (karhutla). bisa dimasukkan pada APBD masyarakat bisa berperan untuk mengagendakan penetapan calon pimpinan dewan masa Kurun Kelas II mengenai kapan dekat ada banyak kegiatan yang
”Setiap bencana tidak bisa 2020, sehingga upaya persiapan membantu memadamkan api,” jabatan 2019-2024. waktu pelantikan,” jelasnya. harus dibahas oleh dewan, teru-
kita ketahui kapan dan dimana mulai dari siaga bencana sampai tuturnya. Politikus Partai Demokrasi tama terkait Rencana Pemban-
akan terjadi. Diperlukan langkah terjadinya bencana dan pasca Terpisah, Wakil Bupati Gumas, Indonesia Perjuangan (PDIP) ini gunan Jangka Menengah Daerah
antisipasi. Salah satu cara yang bencana bisa dimaksimalkan,” Efrensia LP Umbing menuturkan, Ketua Sementara DPRD Gu- dan Wakil Ketua II Nenie Yuliani. berharap, pelantikan bisa dilaku- (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati
bisa dilakukan adalah dengan jelasnya. akan menambah anggaran untuk mas, Gumer mengatakan, ber- Setelah paripurna penetapan kan paling lambat akhir bulan terpilih serta rapat pembahasan
menambah alokasi anggaran Saat ini, lanjut Nomi, Gumas penanggulangan bencana bakal dasarkan Keputusan Nomor 31 unsur pimpinan DPRD Gumas September. Pasalnya, sekarang Anggaran Pendapatan Belanja
untuk penanggulangan bencana tengah dilanda bencana keba- ditambah secara proporsional dan tahun 2019 tentang Usulan Pen- masa jabatan 2019-2024, kata ini kegiatan vakum menunggu Daerah (APBD) Gumas 2020.
karhutla tersebut,” ucap Nomi, karan hutan dan lahan (karhutla). terukur. Sarana dan prasarana gangkatan Pimpinan DPRD masa Gumer, nanti akan diajukan lagi pelantikan ketua DPRD definitif. ”Semua kegiatan itu perlu ke-
di gedung DPRD setempat, Rabu Petugas Badan Penanggulangan penanggulangan bencana akan jabatan 2019-2024 ditetapkan seb- ke Bupati untuk diteruskan ke ”Tugas ketua DPRD sementara wenangan ketua dewan definitif
(18/9). Bencana Daerah (BPBD) dan ditingkatkan dan ditempatkan di agai Ketua DPRD, yakni Akerman Gubernur Kalimantan Tengah tidak bisa menetapkan hal-hal untuk menetapkan,” jelas Gumer.
Politikus Partai Demokrasi Pemadan Kebakaran (Damkar) setiap kecamatan.(nth/P4) G Sahidar, Wakil Ketua I Binartha (Kalteng), lalu disahkan dan yang prinsip, seperti pembentu- (nth/P4)