Page 27 - FORTUGA_vol 2

Sikap Politik Pemerintah Indonesia ikatan karbon yang dikandungnya ke
Indonesia adalah anggota UNFCCC atmosfer.

berkategori Non-Annex I (tidak wajib),

dan telah meratifikasi baik Protokol Kyoto Studi yang dilakukan oleh Field dkk (2016),
(2004) dan Paris Agreement (2016). memperkirakan emisi GRK dari kebakaran
Sebagai peratifikasi Paris Agreement, hutan dan lahan pada 2015 itu setara

Pemerintah Indonesia menyerahkan dengan nilai emisi GRK hasil pembakaran

komitmen kontribusi penurunan GRK bahan bakar fosil dari
(Nationally Determined Contributions atau Jepang dan India
NDC) pada 2016 kepada UNFCCC. pada 2013.

Melalui NDC, Indonesia menargetkan untuk
menurunkan emisi GRK sampai 29%,
dibandingkan denganupaya pembangunan

tanpa memperhitungkan perubahan iklim

(business as usual) sampai 2030. Jika
dengan upaya bantuan internasional
Indonesia berjanji menurunkan sampai 41%.

Sebelumnya, Indonesia berkomitmen untuk
menurunkan sampai 26% pada 2020, di
bawah kerangka Protokol Kyoto. Janji ini

telah dituangkan di dalam Rencana Aksi

Nasional untuk Penurunan Gas Rumah
Kaca (RAN GRK), melalui upaya-upaya
pengendalian kerusakan hutan dan

lahan gambut, pertanian, penerapan

energi, industri dan transportasi ramah
lingkungan, serta pengolahan limbah.

Tidak seperti negara-negara maju,

sumber emisi GRK utama Indonesia berasal Memperlihatkan saking besarnya efek yang
dari sektor kehutanan dan tata guna lahan. ditimbulkan.
Pada 1997/1998 dan 2015 lalu, hutan dan

lahan gambut di Sumatra dan Kalimantan Melalui skema Pengurangan Emisi dari

mengalami kebakaran yang hebat. Padahal Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+)
lahan gambut jika terbakar akan mengurai yang sedang dikembangkan, Indonesia