Page 15 - E-Modul Pelatihan Pengurus Koperasi
P. 15

c.  Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia
                         1.  Zaman Belanda

                               Pada  tahun  1908  Rden  Seotomi  melalui  Budi  Utomo  berusaha

                            mengembangkan koperasi rumah tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan
                            dari masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan

                            manfaat  koperasi  masih  sangat  rendah.  Kemudaia  sekitar  tahun  1913,  serikat
                            dagang  islam  yang  kemudian  menjasi  serikat  islam,  memperlopori  berdirinya

                            beberapa  jenis  koperasi  industri  kecil  dan  kerajinan,  namun  juga    tidak  bisa

                            bertahan  lama.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan,
                            kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada saat

                            itu.
                               Setelah itu, perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda

                            yang menggembirikan. Study Club 1928, sebagai kelompok intelektual Indonesia

                            sangat menyadari peranan koperasi sebagai salah satu alat perjuangan bangsa.
                            Pada tahun 1939, koperasi di Indonesia tumbuh pesat, mencapai 1712 buah, dan

                            terdaftar sebanyak 172 buah dan anggota sekitar 14.134 orang.
                         2.  Zaman Jepang

                               Pada masa Jepang ini usaha-usaha koperasi di Indonesia di sesuaikan dengan
                            asas-asas kemiliteran, usaha koperasi di Inonedia dibatasi hanya pada kepentinga

                            perang Asia Timur  Raya  yang  dikorbankan  oleh  Jepang. Akibta  perkumpulan

                            koperasi  yang  berdiri  berdaasarkan  peraturan  Belanda  hasrus  mendapatkan
                            persetujuan ulang dari Suchokan. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah

                            Jepang  menetapkan  suatu  kebijakan  pemisahan  urusan  kopersi  dengan  urusan
                            perekonomian.Fungsi koperasi dalam periode ini benar-benar hanya sebagai alat

                            untuk mendistribusikan bahan-bahan kebuthan pokok untuk kepentingan perang

                            Jepang dan bukan untuk kepentingan rakyat.





















                                                          10
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20