Page 19 - TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN

HIBAH DAERAH TA 2019 #2 KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

K e t e n t u a n U m u m P e n y a l u r a n

Penyaluran dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari

1. Dilakukan dengan mekanisme APBN dan APBD. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan
2. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri Hibah (c.q. Direktur PTNDP)
dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

3. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN, dilakukan melalui tata cara Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung
sebagai berikut:
a.Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD; d.Letter of Credit; dan/atau
b.Pembayaran Langsung; e.Pembiayaan Pendahuluan. 1. Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

c.Rekening Khusus; 2. Berita Acara Pembayaran (BAP)

4. Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian 3. Surat pertimbangan / rekomendasi penyaluran Hibah dari K/L
kinerja. 4. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH
5. Dalam hal Pemda tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain

yang disyaratkan, penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan. Penggunaan Hibah tidak sesuai dengan PHD/PPH:
6. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan K/L penyaluran hibah dilakukan

setelah mendapat rekomendasi dari K/L teknis terkait. Penyaluran Hibah Pemda wajib memakai
7. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan Dihentikan Dana APBD
menyampaikan bukti penerimaan Hibah/Kuitansi kepada KPA BUN

Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan , Pemerintah Daerah wajib
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima. memenuhi maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH
dengan dana yang bersumber dari APBD

19