Page 23 - TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN

PEMBIAYAAN DAERAH #4: KEMENTERIAN KEUANGAN

KEBIJAKAN PINJAMAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Prinsip Umum Pinjaman Daerah Sumber Pinjaman Daerah

 Inisiatif Pemda.
 Pemerintah Pusat (Penerusan Pinjaman Luar Negeri,
 Alternatif pendanaan untuk : Penerusan Pinjaman Dalam Negeri,PIP)

- menutup defisit APBD;
 Pemerintah Daerah Lain
- pengeluaran pembiayaan; dan/atau
- menutup kekurangan arus kas.  Lembaga Keuangan Bank;
 Dapat diteruskan sebagai pinjaman, hibah dan/atau  Lembaga Keuangan Bukan Bank;

penyertaan modal kepada BUMD dalam kerangka  Masyarakat, dalam bentuk Obligasi Daerah.
hubungan keuangan Pemerintah Daerah dan
BUMD.

Syarat Pinjaman Daerah

Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi
≤ 75%
pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari pinjaman
jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya
Tidak mempunyai tunggakan Pinjaman kepada
Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk Pemerintah Pusat, apabila Pinjaman Daerah yang akan
mengembalikan pinjaman (DSCR) yang ditetapkan oleh diajukan bersumber dari Pemerintah Pusat
≥2,5 Pemerintah Pusat
Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka
[PAD + DAU + (DBH–DBH DR)] – BW
DSCR = ≥ 2,5 Menengah dan Panjang.
Pokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain
23