Page 22 - TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN

PEMBIAYAAN DAERAH #3: KEMENTERIAN KEUANGAN

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Keseimbangan Umum Anggaran adalah balanced budget yaitu anggaran dengan jumlah penerimaan atau
(pendapatan) yang sekurang-kurangnya sama dengan pengeluaran pada periode tertentu.

Dalam penyusunan APBD, Pemda dihadapkan pada dua pilihan antara kebijakan anggaran defisit atau surplus:

Kebijakan Defisit dimaksudkan untuk menciptakan Kebijakan Surplus dilakukan dalam rangka mengendalikan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga pemerintah laju pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan
lebih banyak melakukan pengeluaran (ekspansif) mengurangi pengeluarannya (kontraktif)

APBD Surplus adalah apabila anggaran pendapatan
APBD Defisit adalah apabila anggaran pendapatan daerah daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja
diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
daerah.

Sumber pembiayaan defisit APBD: Penggunaan surplus APBD:
• sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; • pembayaran pokok utang;
• pencairan dana cadangan; • penyertaan modal (investasi) daerah;
• hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; • pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/ pemerintah daerah lain;
• penerimaan pinjaman; dan dan/atau
• penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. • pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

APBD Berimbang adalah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan sama dengan anggaran belanja daerah
22