Page 4 - TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
P. 4

DANA INSENTIF DAERAH #1                                                                                                         KEMENTERIAN KEUANGAN

                                                                                                                                                   REPUBLIK INDONESIA



                 KEBIJAKAN DID TA 2019                                                                                              KRITERIA & KATEGORI KINERJA



     Penguatan DID sebagai insentif dalam sistem                                     PAGURp10 T
         transfer ke daerah;                                                           (naik 17,6% dari outlook APBN
                                                                                       2018 Rp 8,5 T)            APBN
     Penambahan              indikator       e-budgeting         dan                                                                4 KRITERIA UTAMA
         ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)                                                        2019:
         untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan                                                            10,00               1)   Opini BPK atas LKPD (WTP);
         keuangan dan kemudahan berusaha di daerah;                                                                                  2)   Penetapan Perda APBD tepat waktu;

     Penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan                                                  Outlook                       3)   Penggunaan e-government
         spesifik,    kemudahan         berusaha,      pengelolaan                                     2018:                              (e-budgeting dan e-procurement);
         lingkungan serta output/outcome yang dihasilkan;                                              8,50                          4)   Ketersediaan PTSP.

     Penajaman variabel kategori pelayanan dasar
         publik    bidang      pendidikan      yang     sebelumnya                           2017:                                 11 KATEGORI KINERJA
         menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan                                        7,50
         Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan variabel
         Peta Mutu Pendidikan (PMP) serta penambahan                                                                                1) Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
         variabel Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN);                             2016:                                            2) Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan;
                                                                                   5,00                                             3) Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan;
     Penambahan kategori kinerja pengelolaan sampah                                                                                4) Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur;
         untuk mendorong pengelolaan dan pengurangan                                                                                5) Kesejahteraan Masyarakat;
         sampah plastik;                                                    2015:                                                   6) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

     Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.                             1,66                                                    7) Perencanaan Daerah;
                                                                                                                                    8) SAKIP;
                                                                                                                                    9) Inovasi Pelayanan Publik;
                                                                                                                                    10)Kemudahan Berusaha;
                                                                                                                                    11)Pengelolaan Sampah.
                                                                                                                (Triliun Rp)

                                                                                                                                                                                             4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9