Page 9 - TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
P. 9

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN
                                                                                                                                           KEMENTERIAN KEUANGAN
            DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR                                                                                                            REPUBLIK INDONESIA




  Dana Otsus disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam tiga tahap:



               Tahap I sebesar 30%, disalurkan paling                            Tahap II sebesar 45%, disalurkan paling                             Tahap III sebesar 25%, disalurkan paling
               cepat Maret, dengan persyaratan:                                  cepat Juli, dengan persyaratan:                                     cepat Oktober, dengan persyaratan:

               a.   Pertimbangan Mendagri, dilampiri                             a. Pertimbangan Mendagri, dilampiri                                 a. Pertimbangan Mendagri yang dilampiri
                    rekapitulasi alokasi dan realisasi                               rekapitulasi alokasi dan realisasi                                rekapitulasi alokasi dan realisasi
                    penggunaan Dana Otsus dan DTI TA                                 penggunaan Dana Otsus dan DTI Tahap I.                            penggunaan Dana Otsus dan DTI s.d.

                    sebelumnya;                                                  b. Laporan realisasi penyerapan Dana                                  Tahap II.
               b.   Laporan realisasi penyerapan Dana                                Otsus dan DTI Tahap I yang telah                                b. Laporan realisasi penyerapan Dana Otsus
                    Otsus dan DTI s.d. Tahap III TA                                  mencapai paling kurang 50% (lima puluh                            dan DTI s.d. Tahap II (paling kurang 70%

                    sebelumnya                                                       persen) dari dana yang telah diterima                             dari dana yang telah diterima dalam
                                                                                     dalam RKUD                                                        RKUD

                       [   ]                                                                                                               [ ] [ ]






      DANA OTSUS ACEH                                                 DANA OTSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT                               DTI DALAM RANGKA OTSUS PAPUA DAN

       Dasar Hukum: Pasal 183 UU 11/2006                               Dasar Hukum: Pasal 34 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2001         PAPUA BARAT
       Besaran:
         Tahun ke-1 s.d. 15 sebesar 2% dari DAU nasional, dan          Tujuan: Terutama ditujukan untuk pembiayaan                   Dasar Hukum: Pasal 34 ayat (3) huruf f UU 21/2001
        Tahun ke-16 s.d. 20 sebesar 1% dari DAU nasional                pendidikan dan kesehatan                                      Target: Dalam 25 tahun seluruh kota-kota provinsi,
       Tujuan:                                                        Besaran:: 2% dr total pagu DAU Nasional (berlaku selama        kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk
        •Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan,                       20 Tahun)                                                      terhubungkan dengan transportasi darat, laut, atau udara
         infrastruktur,                                                                                                                yang berkualitas
        •Pemberdayaan ekonomi rakyat,                                        [ ] [ ]                                                  Tujuan:   terutama   ditujukan   untuk   pembiayaan
        •Pengentasan kemiskinan, serta                                                                                                 pembangunan infrastruktur.
        •Pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
                                                                                                                                                                                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14