Page 8 - TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
P. 8

KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TAMBAHAN
                                                                                                                                           KEMENTERIAN KEUANGAN
             INFRASTRUKTUR DALAM RANGKA OTSUS TA 2019                                                                                              REPUBLIK INDONESIA




  Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus merupakan dana

  desentralisasi asimetris yang dialokasikan berdasarkan undang-undang kekhususan.




                                        PERKEMBANGAN DANA OTSUS DAN DTI
                                                                                                                                                   PAGU Rp20,98 T
        25.0
                                                                           19.4              20.1             20,98              (Naik 4,6% dari outlook APBN 2018 Rp 20,06 T)
        20.0         16.1              17.1              18.3                                                                   Otsus Aceh Rp8,36 T
      Triliun Rupiah   15.0                                                                                                     Otsus Papua dan Papua Barat Rp8,36 T:



        10.0

         5.0                                                                                                                       Otsus Papua Rp5,85 T

           -                                                                                                                       Otsus Papua Barat Rp2,51 T
                    2014              2015              2016              2017           APBN 2018         RAPBN 2019
                                                                                                                                DTI Papua dan Papua Barat Rp4,27 T:
     ARAH KEBIJAKAN DANA OTSUS DAN DTI 2019:                                                                                       Papua Rp2,82 T (66%)
                                                                                                                                   Papua Barat Rp1,44 T (34%)
     1. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan melalui penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan

         capaian output.                                                                                                          Proporsi pembagian antara Papua dan Papua Barat
                                                                                                                                                                         provinsi
                                                                                                                                                                                      dengan
                                                                                                                                                   usulan
                                                                                                                                                               kedua
                                                                                                                                  berdasarkan
     2. Memperkuat pemantauan dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait.                                                    memperhatikan skala prioritas kegiatan.
     3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan
         infrastruktur.

     4. Mensinkronisasikan rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan

         dengan melibatkan Bappenas dan K/L terkait.
                                                                                                                                                                                             8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13