Page 12 - IHP-BANGGAILAUT-REV1

PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
1. PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
Lanjutan Analisis Fiskal Keuangan

Analisis Kapasitas Fiskal Analisis Kondisi Keuangan

Pertumbuhan Pajak Daerah -10,87 Tingkat Kemandirian Daerah 4,10

Kapasitas Fiskal Daerah 78.329.916.540,44
Pertumbuhan Retribusi Daerah -26,89

Pertumbuhan HPKDD 84,78 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi 0,60
Daerah terhadap PDRB

Kemampuan Mendanai Belanja 103,49
Pertumbuhan Lain-lain PAD sah -13,7

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja 10,61
Pertumbuhan DBH Pajak 49,78
Rasio Belanja Pegawai terhadap Total 50,44
Pertumbuhan SDA Pajak 49,27 Belanja

Rasio Optimalisasi SiLPA 4,29
Pendapatan Daerah per Kapita 2.758.886,71
Current Ratio 49,27

Pemerintah Kabupaten Banggai Mendorong Pemerintah Daerah Melalui Inspektorat
Laut memiliki tingkat kemandirian untuk melakukan evaluasi atas Provinsi/Kabupaten/Kota
fiskal yang terendah untuk wilayah belanja yang telah dilaksanakan melakukan pemantauan dan
Sulawesi Tengah dengan skor 4,10% . yang tidak berdampak pada evaluasi secara berkala atas
Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB dan realisasi penyerapan anggaran
pemerintah daerah belum mandiri penurunan angka kemiskinan; belanja untuk memastikan
atau dapat dikatakan Pemerintah Mendorong pertumbuhan bahwa realisasi penyerapan
Pusat memiliki peranan yang investasi di wilayah Provinsi anggaran sudah berjalan sesuai
dominan dari pada pemerintah Sulawesi Tengah untuk dengan yang direncanakan. Hal
daerah itu sendiri. meningkatkan PDRB, seperti ini guna memastikan pelayanan
Dari uraian hasil Analisis Fiskal dan melalui pemilihan program, terhadap masyarakat berjalan
Kinerja Keuangan pemda di wilayah sasaran, dan alokasi belanja yang dengan optimal.
Kabupaten Banggai Laut, kami tepat dalam meningkatkan
rekomendasikan kepada Bupati pertumbuhan dunia usaha, serta
untuk: mengarahkan pemilihan
Melakukan intensifikasi dan/atau program, sasaran dan kegiatan
ekstensifikasi untuk untuk mendukung percepatan
meningkatkan Pendapatan Asli Pemulihan Ekonomi Nasional
Daerah (PAD), antara lain : pasca pandemi Covid-19;
Pemerintah Daerah proaktif Efektif dan efisien dalam
dalam melakukan sosialisasi menggunakan anggaran
Peraturan Pajak Daerah kepada sehingga dapat menciptakan
Wajib Pajak/Wajib Retribusi; ruang fiskal yang lebih besar;
Melakukan pemutakhiran data Menganggarkan PAD, belanja
potensi pajak daerah secara modal, belanja bantuan sosial,
berkala; dan belanja tidak terduga secara
Melakukan kajian bersama wajar;
terhadap potensi yang dapat
meningkatkan PAD pada sektor PAD MENURUN
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan dan
lain-lain PAD yang sah; KEMANIDIRIAN
FISKAL TERENDAH

SE-SULTENG

B P K P P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H | I K H T I S A R H A S I L P E N G A W A S A N