Page 13 - IHP-BANGGAILAUT-REV1

PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
T
T
A
A
U
U
N
N
L
L
I
I
B
B
I
I
T
T
A
A
K
K
A
A
A
A
K
K
N
N

T

P
P
J
J
A
A
D
D
A
A
E
E
M
M
N

S
B

A
T
S
A
A
L
N
A
E
B
L
E
G
E
E
N
1.P
1 1 . . PENINGKATAN AKUNTABILITAS BELANJA PEMDA
P
N
N
G
N
I
I
SIMDA PENDAPATAN
Perda tentang Pajak dan Retribusi
Daerah yang telah disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah masih
dalam tahap draft dan baru akan
diimplementasikan pada tahun
anggaran 2024, Penatausahaan Pajak
dan Retirbusi Daerah pada Bapenda
Kabupaten Banggai Laut telah
menggunakan aplikasi yang dikelola
oleh pihak ketiga, Terdapat jenis
pajak daerah yang belum dilakukan
penagihan pajak daerah antara lain
pajak hiburan, pajak sarang burung
walet, pajak parkir dan pajak air *preview dashboard aplikasi
bawah tanah, Belum dilakukan
pemutakhiran data wajib pajak
daerah serta belum diberikan
Nomor Pokok Wajib Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai
(NPWPD), Belum terdapat SOP Laut menetapkan Peraturan Bupati
pelayanan pajak daerah sehingga tentang Pemeriksa Pajak Daerah,
dalam pelaksanaan pelayanan menetapkan Peraturan Daerah dan
terdapat ketidaksinkronan antara Peraturan Bupati dalam
SOTK yang sudah terbagi sesuai melaksanakan Undang-Undang
dengan tahap penatausahaan namun Nomor 1 Tahun 2022, melakukan
dalam prakteknya operator masih percepatan dalam input data wajib
melakukan penatausahaan tanpa pajak pada Aplikasi SIMDA
membagi sesuai fungsi namun Pendapatan, melakukan SDM Rendah
sesuai jenis pajaknya serta Operator pemutakhiran Wajib Pajak terutama Pendataan Lemah
pada Bapenda dan OPD Pengelola atas pajak yang belum dilakukan SOP Belum Tersedia
Retribusi Daerah belum memahami pemungutan seperti pajak sarang
seluruh sistem dan prosedur pada burung walet, pajak air tanah dan Kebijakan Belum Sesuai
Aplikasi SIMDA Pendapatan. pajak parkir, melakukan Sosialiasi Kesadaran Wajib Pajak Rendah
Pelayanan Pajak Daerah,
Sampai dengan kegiatan asistensi Pengukuhan serta pemberian Risiko Fraud Tidak Dipertimbangkan
selesai, diperoleh hasil sebanyak 88 NPWPD kepada seluruh Wajib Pajak Penetapan Target Tidak Berdasarkan Potensi
Wajib Pajak Daerah yang telah Daerah, menyusun dan
terinput dalam Aplikasi SIMDA menyesuaikan SOP pelayanan pajak
Pendapatan, Pajak Hotel sebanyak dan retribusi daerah sesuai
65 Wajib Pajak, Pajak Restoran requirement Aplikasi SIMDA
sebanyak 18 Wajib Pajak, Pajak Pendapatan, melakukan
Reklame sebanyak 3 Wajib Pajak, pemutakhiran data Risk Register
Pajak Mineral Bukan Logam dan Mitigasi Risiko pada Badan
sebanyak 2 Wajib Pajak Serta Pendapatan Daerah Kabupaten
sebanyak 19 Wajib Retribusi Daerah Banggai Laut dan
telah terinput dalam Aplikasi mempertimbangkan risiko fraud.
SIMDA Pendapatan. Selain itu, Selain itu Memerintahkan Inspektur
operator baik dari Bapenda dan agar melakukan monitoring atas
OPD pengelola retribusi telah Optimalisasi Pendapatan Asli
mampu mengoperasikan Aplikasi Daerah (OPAD).
SIMDA Pendapatan.
B P K P P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H | I K H T I S A R H A S I L P E N G A W A S A N