Page 14 - IHP-BANGGAILAUT-REV1

AKUNTABILITAS KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN

KESEHATAN KURANG SEHAT
KINERJA CUKUP

TARIF < HPP

KEUANGAN RUGI
GOING CONCERN RAWAN BANGKRUT

BADAN USAHA PD

BUMD Air Minum di Kabupaten Banggai Laut Berkoordinasi dengan Dinas PUPR
masih menerapkan tarif rata-rata di bawah biaya Kabupaten Banggai Laut terkait
dasar sehingga BUMD mengalami kerugian serta kebocoran pipa distribusi yang tidak
dapat ditelusuri dan merencanakan
memiliki risiko dalam keberlangsungan usaha
sambungan pipa distribusi baru apabila
(going concern) khususnya aspek keuangan.
pipa yang mengalami kebocoran tidak
Tingkat kehilangan air BUMD Air Minum berada
dapat diganti lagi
pada angka 36,72%. Selain itu, BUMD Air Minum Menganggarkan pengadaan alat pengukur
belum mampu mendistribusikan air kepada tekanan air sambungan pelanggan dalam
pelanggan dengan kualitas sesuai standar. RKA Perusahaan
Menganggarkan secara bertahap untuk
BUMD Air Minum belum melakukan identifikasi
membuat peta jaringan perpipaan
risiko fraud dalam operasionalnya. Perusahaan
Perusahaan
belum memiliki kebijakan pengelolaan aset
Membuat rencana pelaksanaan diklat
sehingga Perusahaan belum mempertimbangkan maupun in house training yang dapat
risiko kegagalan yang timbul atas kegagalan diselenggarakan secara virtual
operasional aset. Terdapat pertanggungjawaban Berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi
Negeri Palu/pihak-pihak terkait atas
dana sebesar Rp921.723.000,00 dengan
status pembayaran hutang atas
pemrosesan mantan direktur PDAM secara
pembelian barang persediaan yang
hukum. Untuk itu perlu sarankan kepada Direktur
dilakukan oleh mantan direktur tersebut
Perusahaant untuk: Melakukan due diligence (uji kelayakan
Meningkatkan pertumbuhan pelanggan menyeluruh) pada aspek kinerja dan
melalui perluasan cakupan pelayanan dengan aspek keuangan, dan melakukan tindak
membangun jaringan transmisi dan distribusi lanjut perbaikan sesuai hasi rekomendasi
due diligence
baik melalui anggaran Perusahaan maupun
Menindaklanjuti 9 (sembilan) hasil
permohonan bantuan kepada Pemerintah
evaluasi BPKP tahun sebelumnya.
Pusat/Kabupaten;
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perusahaan dengan mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018.
Merencanakan pengadaan alat uji kualitas air
agar perusahaan dapat melaksanakan
pengawasan air minum dengan jumlah dan
frekuensi sampel sebagaimana yang ditetapkan
dalam Permenkes 736/MENKES/PER/VI/2010
tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air
Minum;
Melakukan pengkajian terhadap Pembangunan
instalasi layanan air minum dengan
menerapkan Zona Air Minum Prima (ZAMP) TIDAK ADA IDENTIFIKASI FRAUD
dan meminta dukungan KPM (Kuasa Pemilik
BELUM ADA KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET
Modal)/Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
dalam hal pelaksanaan pembangunannya
Melakukan pengkajian terhadap Pembangunan PROSES HUKUM PERLU DIPANTAU
Smart Grid Water Management dan meminta
dukungan KPM (Kuasa Pemilik KERUGIAN YANG TERUS MENERUS
Modal)/Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
dalam hal pelaksanaan pembangunannya
Mengikutsertakan pegawai untuk diklat
BUMD - PDAM
penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum
(RPAM)

B P K P P R O V I N S I S U L A W E S I T E N G A H | I K H T I S A R H A S I L P E N G A W A S A N
2021