Page 172 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN

Dasar-Dasar Pengamanan Hutan 159

Ketentuan lain dalam pengangkatan pertama adalah:
a. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Polhut harus lulus uji
kompetensi.
b. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Polhut paling lama dua
tahun setelah diangkat dalam jabatan fungsional Polisi Kehutanan harus
mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional dalam bidang Kepolisian
Kehutanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.
c. Pangkat PNS yang pindah dari jabatan lain ke Polhut, sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
F. Langkah Praktis Pengajuan DUPAK

Langkah praktis yang dilakukan oleh Polhut agar tepat waktu dalam
mengajukan DUPAK adalah sebagai berikut.
1. Melakukan pengumpulan angka kredit
Pengumpulan angka kredit dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
berikut.
a. Setiap Polhut wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh
kegiatan yang telah dilaksanakannya.
b. Untuk Polhut yang pengangkatan PNS formasi Polhut, kegiatan
dicatat sejak tanggal mulai tugas di unit kerjanya.
c. Untuk Polhut yang perpindahan jabatan, kegiatan yang dicatat
untuk diajukan dalam penetapan angka kredit awal adalah kegiatan
yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Polhut.
d. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan wajib dilengkapi dengan
tiga hal, yaitu:
• surat perintah tugas;
• surat pernyataan melakukan kegiatan (sesuai dengan unsur);
dan
• laporan pelaksanaan kegiatan (sesuai dengan satuan hasil
masing-masing kegiatan).
e. Simpan dengan rapi dokumen-dokumen yang ada pada poin
2, sehingga pada saat penyusunan DUPAK, tidak ada satu pun
kegiatan yang terlewatkan.
2. Lakukan penyusunan DUPAK
Penyusunan DUPAK harus dilengkapi dengan beberapa hal berikut ini,