Page 177 - BUKU DASAR-DASAR PENGAMANAN HUTAN_Neat

164 Sudirman Sultan

a. Adanya larangan menebang kayu tanpa ijin
b. Dikenal sebutan Boswaker yang bertugas untuk dua hal, yakni:
• membantu mandor keamanan hutan
• menjaga hutan
Pada tahun 1870, telah diterbitkan Peraturan Agraria untuk
menentukan batas kawasan hutan. Pada tahun 1880, ditindaklanjuti
dengan pembentukan Organisasi Polisi Kehutanan (Boschwacter) yang
bertugas mengawasi pelanggaran batas hutan yang telah ditetapkan.
Pada tahun 1892, Dr. S.H. Koorders, Ketua Perkumpulan Perlindungan
Alam Hindia Belanda, menyarankan penyelenggaraan Kursus Sinder
Kehutanan.
Pada tahun 1908, dibuka kursus pertama Sinder Kehutanan yang
tergabung pada Opleidings Cursus Voor tuin—en Candbouw (Kursus
Pendidikan Kultikultura dan Pertanian) di Bogor. Pada tahun 1912,
diganti dengan sekolah yang mendidik pemuda-pemuda lulusan sekolah
dasar untuk menjadi tingkat sinder di bidang pertanian dan kehutanan,
yaitu Cultuurschool (Sekolah Pertanian Menengah) di Bogor, yang
merupakan lembaga pendidikan Jurusan Kehutanan, yang ditugaskan
untuk melahirkan kepala-kepala resor pada jawatan kehutanan.
Bosordonantie Java & Madura Tahun 1927 Pasal 15 menetapkan
bahwa tugas kewajiban melindungi hutan diserahkan kepada “pegawai
pengelola hutan”, lebih khusus lagi pada ayat (2) ditetapkan bahwa
pegawai pengelola, terutama MANTRI POLISI KEHUTANAN dan
BOSWACHTER, yang harus mengerjakan kepolisian dan mencari
kejadian yang dapat dihukum yang berhubungan dengan hutan negara.
Aparat Kehutanan berdasarkan ordonansi tersebut mempunyai
tugas kewajiban melindungi dan mengamankan hutan dalam wilayah
kekuasaannya ialah:
a. Kepala Kehutanan Daerah/Kepala Daerah Hutan/Kepala Kesatuan
Pemangkuhan Hutan/Administratur Perhutani.
b. Kepala Bagian Daerah Hutan/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuhan
Hutan/Asisten Perhutani.
c. Kepala Resort Polisi Hutan/Kepala Resort Polisi Kring.
d. Boswachter/Dubalang/Waker Polisi Hutan.
Pada tahun 1941, Sekolah Polisi Kehutanan pertama didirikan di
Madiun.