Page 14 - Microsoft Word - BAB_1_Pendahuluan_OK.docx

P E N G A D A A N B A R A N G / J A S A P E M E R I N T A H

3. Akun SPSE dikeluarkan oleh UKPBJ.

7. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)
PA/KPA pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menetapkan
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP). Pengangkatan dan
pemberhentian Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) tidak
terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PjPHP/PPHP) harus memenuhi syarat:
a. memiliki integritas dan disiplin;
b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
c. memahami administrasi proses pengadaan barang/jasa; dan
d. menandatangani Pakta Integritas.

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) dapat ditetapkan
dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil
Pekerjaan (PjPHP/PPHP) tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatangan
Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP) memiliki tugas:
a. PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
b. PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di
atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang
bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pendahuluan 1-14