Page 16 - Microsoft Word - BAB_1_Pendahuluan_OK.docx

P E N G A D A A N B A R A N G / J A S A P E M E R I N T A H

4. Personel pada Tim Penyelenggara Swakelola Tipe IV yang meliputi Tim
Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas merupakan pengurus/anggota
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Penetapan/pengangkatan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai berikut:
a. tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
b. tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA
penanggungjawab anggaran serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;
c. tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan oleh PA/KPA serta Tim
Pelaksana ditetapkan oleh Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan pelaksana
swakelola; atau
d. tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh Pimpinan Kelompok
Masyarakat pelaksana swakelola.

Pengangkatan dan pemberhentian Penyelenggara Swakelola dapat tidak
terikat tahun anggaran.
1. Tim Persiapan dan Tim Pelaksana pada Swakelola Tipe I dapat terdiri dari
personel yang sama.
2. Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada Swakelola Tipe II dan Tipe III dapat
terdiri dari personel yang sama.
3. Penyelenggara Swakelola Tipe I dan Tipe IV dapat dibantu oleh tim teknis
dan/atau tim/tenaga ahli.
4. Jumlah tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola Tipe I tidak boleh melebihi
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

9. Penyedia
Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang
diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Penyedia juga bertanggung jawab atas:
a. pelaksanaan Kontrak;
b. kualitas barang/jasa;
c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan
e. ketepatan tempat penyerahan.

Insentif Pelaku Pengadaan
1. Insentif Pelaku Pengadaan dapat berupa honorarium, penghasilan tambahan,
penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan angka kredit.
2. Honorarium, penghasilan tambahan dan penghasilan lainnya yang sah
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Angka kredit diberikan kepada Pelaku Pengadaan yang berasal dari Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa.
4. Perhitungan angka kredit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pendahuluan 1-16