Page 17 - Microsoft Word - BAB_1_Pendahuluan_OK.docx
P. 17

P E N G A D A A N   B A R A N G / J A S A   P E M E R I N T A H







                             5.  Insentif tidak berlaku untuk Agen Pengadaan dari unsur Pelaku Usaha dan
                                Penyedia.

                            Pelayanan Hukum
                            1.  Pelayanan  hukum  berupa  pemberian  bantuan  hukum  sejak  proses
                                penyelidikan  hingga  tahap  putusan  pengadilan  terkait  pelaksanaan  tugas
                                dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.
                            2.  Pelayanan  hukum  diberikan  oleh  Kementerian/Lembaga/Pemerintah
                                Daerah.
                            3.  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  dalam  memberikan  pelayanan
                                hukum dapat dibantu oleh Advokat.
                            4.  Pelayanan hukum tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan tertangkap
                                tangan.
                            5.  Pelayanan  hukum  diberikan  kepada  Pelaku  Pengadaan  kecuali  Penyedia,
                                organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola,
                                dan Pelaku Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

                            4 .    U N I T    K E R J A     P E N G A D A A N     B A R A N G / J A S A
                            ( U K P B J )

                                Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa  (UKPBJ)  diatur  dalam  Peraturan
                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14 tahun 2018
                            tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.  Penjelasan pada bagian ini diambil
                            dari Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 14
                            tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
                                Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah  membentuk  UKPBJ  yang
                            memiliki  tugas  menyelenggarakan  dukungan  pengadaan  barang/jasa  pada
                            Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah.    UKPBJ  berbentuk  struktural
                            dengan  nomenklatur  berdasarkan  kebutuhan  dan  sesuai  dengan  ketentuan
                            peraturan perundang-undangan.

                            4.1. Pembentukan, Tugas, dan Fungsi UKPBJ
                                Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ memiliki fungsi:
                            1.  pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
                            2.  pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
                            3.  pembinaan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Kelembagaan  Pengadaan
                                Barang/Jasa;
                            4.  pelaksanaan  pendampingan,  konsultasi  dan/atau  bimbingan  teknis
                                pengadaan barang/jasa; dan
                            5.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala
                                daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
                            UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan.

                                Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
                             a.  inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
                             b.  pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
                             c.  penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;



           Pendahuluan                                                                             1-17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22