Page 38 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

38
38 PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL
DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

wajib memiliki pendidikan yang . . serta 25% (dua puluh lima per- . . 10. Tata cara pelaksanaan pe-
sesuai dengan yang dipersya- . . . sen) untuk yang telah mendu- . . . nyetaraan jabatan dilakukan
ratkan paling lama 4 (empat) . . . duki pangkat lebih dari 1 (satu) . . . dengan Instansi Pemerintah
tahun sejak diangkat; . . . tahun dan kurang dari 2 (dua) . . . menyampaikan hasil identifika-
6. Pejabat yang belum memiliki . . . . tahun; . . . . si dan pemetaan jabatan ad-
ministrasi dalam jabatan fung-
pendidikan yang sesuai dengan . . . 8. Pelaksanaan kegiatan pada . . . sional yang akan disetarakan
persyaratan jabatannya dapat . . . kelas jabatan fungsional yang . . . termasuk jabatan khusus yang
diberikan kenaikan pangkat . . . disetarakan ditetapkan setara . . . harus diduduki oleh pejabat Ad-
satu tingkat lebih tinggi dalam . . . dengan pelaksanaan kegiatan . . . ministrator dengan deskripsinya
jenjang jabatan yang sama dan . . . pada kelas dalam jenjang ja- . . . kepada Menteri PAN-RB, sesu-
tidak diperkenankan naik ke . . . batan yang akan diduduki dan . . . ai dengan format sebagaimana
jenjang yang lebih tinggi sampai . . . dapat diberikan kegiatan tugas . . . tercantum dalam Lampiran, lalu
kualifikasi pendidikannya terpe- . . . dan fungsi koordinasi dan pe- . . . Menteri PAN-RB menyam-
nuhi; . . . . ngelolaan kegiatan sesuai de- . . . . paikan persetujuan terhadap
7. Pejabat yang disetarakan men- . . . ngan bidang tugasnya serta di- . . . . usulan Penyetaraan Jabatan,
dapatkan besaran Angka Kre- . . . berikan Angka Kredit 25% (dua . . . Pejabat Pembina Kepegawaian
dit dari Angka Kredit komulatif . . . puluh lima persen) dari Angka . . . mengangkat dan melantik peja-
untuk kenaikan pangkat pada . . . Kredit Kumulatif untuk kenaikan . . . bat fungsional yang disetarakan
jenjang yang disetarakan yaitu . . . pangkat setingkat lebih tinggi . . . serta memberikan laporan ke-
75% (tujuh puluh lima persen) . . . dan diakui sebagai tugas pokok . . . pada Menteri PAN-RB dengan
untuk yang telah menduduki . . . dalam Penetapan Angka Kredit . . . tembusan kepada Badan Ke-
pangkat lebih dari 3 (tiga) ta- . . . (PAK); . . . pegawaian Negara dan Instansi
hun dan kurang dari 4 (empat) . . . 9. Rincian tugas dan fungsi koor- . . . Pembina Jafung.
tahun, 50% (lima puluh persen) . . . dinasi, tugas tambahan serta . . .
untuk yang telah menduduki . . . pengelolaan kegiatan diatur . . .
pangkat lebih dari 2 (dua) tahun . . . oleh pimpinan Instansi Peme- . . .
dan kurang dari 3 (tiga) tahun, . . . . rintah; . . .

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NO 28 TAHUN 2019
TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE
DALAM JABATAN FUNSIONAL
A. USULAN PENYETARAAN JABATAN

NO NAMA JABATAN PANGKAT/ KUALIFIKASI BATAS USIA PENGHASILAN KELAS JABATAN JABATAN JENJANG KELAS JABATAN PENGHASILAN SELISIH
ADMINISTRASI GOLONGAN PENDIDIKAN PENSIUN (GAJI , TUNJANGAN ADMINISTRASI FUNGSIONAL JABATAN JAFUNG (GAJI , TUNJANGAN PENGHASILAN
RUANG JABATAN DAN JABATAN DAN (+/-)
TUNJANGAN TUNJANGAN
KINERJA) KINERJA)

B. JABATAN ADMINISTRASI KHUSUS YANG DIUSULKAN
NO NAMA JABATAN TUGAS FUNGSI URAIAN OUTPUT KEWENANGAN/ DAMPAK KEDUDUKAN
TUGAS OTORITAS

A. Lampiran usulan penyetaraan jabatan
B. Lampiran jabatan administrasi khusus yang diusulkan

BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020