Page 33 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 33

33
                                                                                                                   33


                                       PENYEDERHANAAN BIROKRASI
               DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
                           MELALUI PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL
                                     MENJADI JABATAN FUNGSIONAL


              Oleh : Reza Wahyu Perdana
                    ementerian   Pekerjaan  . .  1.  Rapat Penataan UPT dan SDM   . .  2 (dua) Peraturan Menteri PAN-
                    Umum dan Perumahan      . . .  Kementerian PUPR 2020-2024   . . .  RB Nomor 28 Tahun 2019, yaitu
                    Rakyat termasuk salah   . . .  pada tanggal 11 Desember   . . .  lampiran 1 (satu) berisi tentang
             Ksatu Kementerian/Lemba-       . . .  2019  yang dihadiri oleh  Para   . . .  Usulan Penyetaraan Jabatan
             ga yang paling awal melaksanakan   . . .  Sekretaris  Unit  Organisasi,  . . .  yang berisi  nama  dan jabatan
             Penyederhanaan  Birokrasi dan   . . .  Para Kepala Pusat, dan Para   . . .  yang diusulkan untuk disetara-
             Penyetaraan  Jabatan Administrasi   . . .  Kepala Biro di kementerian   . . .  kan beserta dengan kelas jabat-
             menjadi Jabatan Fungsional. Sete-  . . .  PUPR dengan agenda mem-  . . .  an administrasi dan kelas serta
             lah Peraturan Menteri PAN-RB No-  . . .  bahas tentang Penataan UPT   . . .  jenjang jabatan fungsional ber-
             mor 28 Tahun 2019 terbit tepatnya   . . .  (Unit Pelaksana Teknis) dan   . . .  ikut dengan  penghasilan  dan
             pada bulan Desember tahun 2019,   . . .  Penataan SDM yang terdiri dari   . . .  lampiran 2 (dua) berisi jabatan
             Kementerian Pekerjaan Umum dan   . . .  Penataan  Jabatan Fungsional,   . . .  khusus yang diusulkan untuk
             Perumahan Rakyat  melakukan    . . .  Penataan  Peta Jabatan, dan   . . .  tetap dipertahankan menjadi ja-
             gerak cepat dengan melakukan   . . .  Penataan Kelas Jabatan.   . . .  batan struktural.
             rapat-rapat koordinasi, evaluasi ki-  . . .  2.  Rapat  identifikasi  Penetapan   . . .  3.  Rapat pembahasan Rancang-
             nerja sampai dengan sub unit Ese-  . . .  Jabatan Fungsional yang dilak-  . . .  an Peraturan Menteri tentang
             lon IV dalam unit kerja yang ada di   . . .  sanakan  pada  tanggal  20 De-  . . .  Organisasi dan Tata  Laksana
             Kementerian Pekerjaan Umum dan   . . .  sember 2019 dengan agenda   . . .  Kementerian PUPR, dan bebe-
             Perumahan  Rakyat untuk mengi-  . . .  penjelasan  terkait penyetaraan   . . .  rapa kali permintaan data serta
             dentifikasi unit kerja yang dapat di-  . . .  jabatan  struktural menjadi  ja-  . . .  koordinasi langsung maupun
             sederhanakan  dan dialihkan  men-  . . .  batan fungsional serta mengisi   . . .  tidak langsung.
             jadi Jabatan Fungsional antara lain   . . .  lampiran 1 (satu) dan lampiran   . . .
             yaitu :                        . .                              . .   Penataan Organisasi Kemen-



































               Arahan Menteri PUPR pada acara pelantikan jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan struktural


                                                                           BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38