Page 37 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 37
PENYETARAAN JABATAN STRUKTURAL MENJADI JABATAN FUNGSIONAL 37
37
DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
b. Memiliki tugas dan fungsi yang . . masing-masing terkait dengan . ruang lingkup, kriteria, tahapan,
berkaitan dengan kewenangan/ . . . kebijakan penyederhanaan bi- . . . ketentuan-ketentuan umum, meka-
otoritas, legalisasi, pengesah- . . . rokrasi, sehingga setiap pega- . . . nisme pelaksanaan, serta usulan
an, persetujuan dokumen, atau . . . wai dapat menyesuaikan diri . . . penyetaraan jabatan dan usulan ja-
kewenangan kewilayahan; atau . . . dengan struktur organisasi yang . . . batan administrasi khusus dari ma-
c. Kriteria dan syarat lain yang . . . . dinamis, agile, dan profesional . . . . sing-masing kementerian/lembaga.
bersifat khusus berdasarkan . . . dalam rangka meningkatkan ki- . . . Pokok-pokok yang diatur dalam
usulan masing-masing Kemen- . . . nerja organisasi dan pelayanan . . . Permen PAN-RB Nomor 28 Tahun
terian/Lembaga kepada Menteri . . . publik. . . . 2019 antara lain :
Pendayagunaan Aparatur Ne- . . . f. Hasil identifikasi dan pemetaan . . . 1. Jabatan yang disetarakan ada-
gara dan Reformasi Birokrasi . . . kiranya disampaikan kepada . . . lah Jabatan Administrator (Ese-
sebagai bahan pertimbangan . . . Menteri Pendayagunaan Apa- . . . lon III) menjadi Jabatan Fung-
penetapan jabatan yang diper- . . . ratur Negara dan Reformasi . . . sional Ahli Madya, Jabatan
lukan kedudukannya sebagai . . . Birokrasi dalam bentuk berkas . . . Pengawas (Eselon IV) menjadi
pejabat struktural Eselon III, . . . lunak (softcopy) paling lambat . . . Jabatan Fungsional Ahli Muda,
Eselon IV, dan Eselon V. . . . minggu ke-IV (ke-empat) De- . . . dan Jabatan Pelaksana (Eselon
2. Untuk segera melaksanakan . . . . sember 2019. . . . . V) menjadi Jabatan Fungsional
langkah-langkah strategis dan . . . g. Proses transformasi jabatan . . . Ahli Pertama;
konkret sebagai berikut : . . . . struktural Eselon III, Eselon IV, . . . . 2. Jabatan yang disetarakan ha-
a. Mengidentifikasi unit kerja Ese- . . . . dan Eselon V ke jabatan fung- . . . . rus memiliki keterkaitan tugas
lon III, Eselon IV, dan Eselon V . . . sional dilaksanakan berdasar- . . . dan fungsi jabatan dengan pe-
yang dapat disederhanakan dan . . . kan hasil pemetaan tersebut . . . layanan teknis fungsional serta
dialihkan jabatan strukturalnya . . . paling lambat minggu ke-IV (ke- . . . jabatan harus berbasis keahli-
sesuai peta jabatan di lingkung- . . . empat) Juni 2020. . . . an/keterampilan tertentu;
an instansi masing-masing. . . . h. Agar proses-proses tersebut . . . 3. Penyetaraan Jabatan tidak dila-
b. Melakukan pemetaan jabatan . . . . dilaksanakan secara professi- . . . . kukan pada Jabatan yang me-
dan pejabat struktural Eselon . . . onal, bersih dari korupsi, serta . . . miliki tugas dan fungsi sebagai
III, Eselon IV, dan Eselon V . . . tidak ada konflik kepentingan . . . Kepala Satuan Kerja, memiliki
pada unit kerja yang terdampak . . . dengan tetap menerapkan prin- . . . tugas dan fungsi yang berka-
peralihan sebagaimana dimak- . . . sip-prinsip kehati-hatian, se- . . . itan dengan kewenangan/oto-
sud sekaligus mengidentifikasi . . . jalan dengan tata kelola yang . . . ritas, legalisasi, pengesahan,
kesetaraan jabatan-jabatan ter- . . . baik, dan berpedoman pada ke- . . . persetujuan dokumen, atau ke-
sebut dengan jabatan fungsio- . . . tentuan perundang-undangan. . . . wenangan kewilayahan, serta
nal yang akan diduduki. . . . . i. Adapun tata cara pengalihan . . . . kriteria khusus yang diusulkan
c. Memetakan jabatan fungsional . . . . jabatan struktural Eselon III, . . . . oleh Kementerian/Lembaga ke-
pada Menteri PAN-RB;
yang dapat dan dibutuhkan un- . . . Eselon IV, dan Eselon V men- . . .
tuk menampung peralihan peja- . . . jadi jabatan fungsional akan . . . 4. Penyetaraan Jabatan dilakukan
bat struktural Eselon III, Eselon . . . diatur lebih lanjut dalam Pera- . . . dengan mempertimbangkan
IV, dan Eselon V yang terdam- . . . turan Menteri Pendayagunaan . . . Tunjangan Jabatan Administra-
pak pemangkasan akibat dari . . . Aparatur Negara dan Reformasi . . . si dengan Jabatan Fungsional,
kebijakan penyederhanaan bi- . . . Birokrasi melalui pengangkatan . . . serta kelas jabatannya juga ha-
rokrasi. . . . inpassing/penyesuaian ke da- . . . rus disetarakan;
d. Melakukan penyelarasan kebu- . . . . lam jabatan fungsional secara . . . . 5. Pejabat yang disetarakan wa-
tuhan anggaran terkait dengan . . . khusus. . . . jib memiliki pendidikan sesuai
penghasilan pada jabatan yang . . . Setelah Surat Edaran Menteri . . . dengan yang dipersyaratkan
terdampak oleh kebijakan pe- . . . PAN-RB keluar, tidak lama ke- . . . paling lama 3 (tiga) tahun sejak
nyederhanaan birokrasi. . . . mudian terbit Peraturan Menteri . . . diangkat dan bagi Administrator
e. Melaksanakan sosialisasi dan . . . . PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 . . . . yang disetarakan menjadi Ja-
memberikan pemahaman kepa- . . . tentang Penyetaraan Jabatan Ad- . . . batan Fungsional Ahli Madya
da seluruh pegawai di instansi . . . . . ministrasi ke dalam Jabatan Fung- . . . . . yang mensyaratkan kualifikasi
pendidikan S-2 (Strata-Dua),
sional yang mengatur tentang
BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
