Page 32 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 32

POTRET PENERAPAN
   32                STANDAR PELAYANAN MINIMAL
   32
                PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
                PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

             Indonesia adalah  87,8%, sanitasi layak adalah 74,6%,   . .  pemerintah daerah melaksanakan tugas pelayanan da-
             dan rumah layak huni adalah 54,1% [5]. Data ini hanya   . . .  sarnya dengan memperhatikan target mutu tersebut. Di
             merupakan cuplikan kondisi pelayanan dasar di Indone-  . . .  Indonesia, tak jarang ditemukan kegagalan pemenuhan
             sia. Realita di lapangan bisa jadi jauh lebih buruk, karena   . . .  mutu  berupa Sambungan Rumah (SR)  terpasang na-
             jutaan orang miskin tinggal di pemukiman informal yang   . . .  mun airnya tidak mengalir.
             tidak terjamah statistik nasional [6]. Oleh karena itu, data   . . .  Pada penyediaan pelayanan akses aman pengolah-
             ini  tidak  ideal untuk  digunakan sebagai dasar penghi-  . . .  an air limbah domestik dengan Sistem Pengelolaan Air
             tungan kebutuhan.                              . . . .  Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), ukuran mutu
             III. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar  . . . .  kuantitasnya adalah terlayaninya setiap rumah tangga
                Tahap ketiga dari penerapan SPM adalah penyusun-  . . . .  dengan minimal satu akses pengolahan air limbah do-
             an rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan   . . .  mestik. Sementara itu, ukuran kualitasnya adalah terse-
             penghitungan  kebutuhan  yang dimuat dalam dokumen   . . .  dianya jasa penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja,
             Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah   . . .  serta pengolahannya  di Instalasi Pengolahan  Lumpur
             (RPJMD) dan Rencana  Kerja Pembangunan  Daerah   . . .  Tinja (IPLT). Di Indonesia, tak jarang ditemukan praktik
             (RKPD). Rencana pemenuhan pelayanan dasar kemudi-  . . .  penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja namun ke-
             an diprioritaskan ke dalam Rencana Strategis Perangkat   . . .  mudian dibuang ke sungai.
             Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Da-  . . .  Pada  fasilitasi  penyediaan rumah  layak  huni bagi
             erah (Renja PD) [4]. Kualitas penyusunan rencana dipe-  . . .  masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
             ngaruhi validitas data. Tidak semua pemerintah daerah   . . .  daerah, salah satu jenis layanannya adalah penyediaan
             memiliki data valid rumah tangga yang belum mendapat-  . . .  rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena reloka-
             kan pelayanan  dasar PUPR sesuai SPM. Pemenuhan   . . .  si berdampak masif. Ukuran mutu kuantitasnya adalah
             target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi-  . . .  terlayaninya setiap rumah tangga yang terkena relokasi
             onal (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu 100% akses air minum   . . .  program pemerintah daerah. Sementara itu, ukuran ku-
             layak, 90% akses sanitasi layak, dan 70% rumah layak   . . .  alitasnya adalah rumah layak huni dalam bentuk Rumah
             huni hanyalah angan belaka jika tidak didukung dengan   . . .  Susun Umum atau Rumah Khusus. Pemenuhan mutu
             data yang valid serta kualitas perencanaan yang baik.  . . . .  ini tak jarang terhambat oleh keengganan masyarakat

             IV. Pelaksanaan Pemenuhan                      . . .  terdampak untuk pindah ke Rumah Susun Umum atau
                                                               Rumah Khusus.
                Pelayanan Dasar                             . . . .
                Tahap keempat dari penerapan SPM adalah pelaksa-  . . . .  Pemenuhan kebutuhan akses air minum layak, akses
             naan pemenuhan pelayanan  dasar, yaitu pelaksanaan   . . .  sanitasi layak, dan rumah layak huni memang merupa-
                                                               kan tanggung  jawab pemerintah,  namun  tidak berarti
             program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar se-  . . .  kita sebagai warga negara menjadi apatis dengan isu
             suai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar [4].   . . .  ini.  Coba  perhatikan  kondisi pelayanan dasar di  ling-
             Pelayanan dasar PUPR dapat dianggap memenuhi SPM   . . .  kungan sekitar  Anda. Apa sumber air  minum utama
             jika memenuhi ketentuan mutu pelayanan dasar baik   . . .  yang digunakan? Sudahkah kualitas airnya memenuhi
             secara kuantitas maupun kualitas. Pada realitanya, pola   . . .  standar? Kapan terakhir kali lumpur tinja dalam tangki
             pikir pemerintah daerah masih output based yaitu penca-  . . .  septik Anda disedot? Bagaimana  kondisi permukiman
             paian target infrastruktur terbangun, belum outcome ba-  . . .  kumuh di sekitar Anda? Anda dapat mengajukan adu-
             sed yaitu pencapaian mutu pelayanan. Dengan pola pikir   . . .  an terkait penerapan SPM kepada Tim Penerapan SPM
             ini,  tak  heran bila banyak infrastruktur  terbangun yang   . . .  daerah [4]. Sadari dan pahami hak Anda akan pelayan-
             tidak termanfaatkan oleh masyarakat.           . . .  an dasar air minum, air limbah, dan perumahan demi
                Pada pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan  air   . . . .  kualitas hidup yang lebih baik
             minum, ukuran mutu kuantitasnya adalah minimal 60   . . .
             L/orang/hari. Sementara itu, ukuran kualitasnya adalah   . . .
             parameter  fisik  yang  tidak  langsung  berhubungan  de-  . . .
             ngan kesehatan, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak   . . .
             berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau. Tidak semua   . . . .











      BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37