Page 27 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 27
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 27
27
Suasana kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan SPM PUPR
BIMBINGAN TEKNIS
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Oleh : Pujiati Rahayu
.
ementerian PUPR sebagai . .
salah satu kementerian . . . Mewujudkan SPM PUPR yang berhak diperoleh setiap warga
teknis dalam penerapan . . . negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar
KStandar Pelayanan Mi- . . . dan Mutu Pelayanan Dasar.
nimal memiliki peran melakukan . . .
pembinaan dan pengawasan terha- . . . pelaksanaan pemenuhan pelayan- . juga untuk mengevaluasi pene-
dap penerapan Standar Pelayanan . . . an dasar, salah satunya melalui . . . rapan SPM Tahun 2019 oleh OPD
Minimal secara teknis. Pembinaan . . . Bimbingan Teknis. . . . pengampu SPM PUPR melalui sesi
kepada Pemerintah Daerah Pro- . . . . . . desk. Dasar hukum pelaksanaan
vinsi/Kabupaten/Kota dalam pene- . . . Tujuan pelaksanaan Bimbingan . . . kegiatan bimbingan teknis ini ada-
rapan Standar Pelayanan Minimal . . . Teknis Penerapan Standar Pela- . . . lah :
Bidang Pekerjaan Umum dan Pe- . . . yanan Minimal (SPM) Bidang Pe- . . .
rumahan Rakyat meliputi tahapan: . . . kerjaan Umum dan Perumahan . . . 1. Undang – Undang Nomor 23
pengumpulan data, penghitungan . . . Rakyat yaitu selain untuk mening- . . . Tahun 2014 tentang Pemerin-
kebutuhan pemenuhan pelayanan . . . katkan pemahaman Organisasi . . . tah Daerah
dasar, penyusunan rencana dasar . . . Perangkat Daerah (OPD) pengam- . . . 2. Peraturan Pemerintah Nomor
pemenuhan pelayanan dasar, dan . . . pu SPM PUPR melalui sesi pleno, . . 2 Tahun 2018 tentang Standar
BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
