Page 31 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 31
POTRET PENERAPAN
31
STANDAR PELAYANAN MINIMAL 31
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
1. Kurangnya Sosialisasi Kebijakan SPM . . . 4. Kesulitan Validasi Data Kependudukan
Peraturan menteri tentang Standar Teknis SPM PUPR . . . Pengumpulan data untuk pelayanan dasar PUPR
untuk diterapkan pada tahun 2019 baru diundangkan . . . . mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara
pada 31 Desember 2018. Ditambah dengan adanya re- . . . yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebu-
strukturisasi Kementerian PUPR pada awal tahun 2019 . . . tuhan dasar secara minimal. Khusus untuk SPM PUPR,
termasuk pada bagian yang membina penerapan SPM . . . pengumpulan data penerima pelayanan dasar adalah
PUPR, kondisi ini menyebabkan minimnya waktu untuk . . . setingkat rumah tangga. Rumah tangga adalah seseo-
mensosialisasikan kebijakan SPM PUPR ke pemerintah . . . rang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian
daerah. Kementerian PUPR baru mensosialisasikan ke- . . . atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya ma-
bijakan SPM PUPR pada September 2019, itupun de- . . . kan bersama dari satu dapur [3]. Definisi rumah tangga
ngan jumlah peserta yang terbatas. Hal ini menyebab- . . . ini masih diperdebatkan: (a) rumah tangga yang berarti
kan keterbatasan pemahaman pemerintah daerah akan . . . sekelompok orang yang terdaftar satu kartu keluarga
kebijakan SPM PUPR, sehingga pengumpulan data un- . . . (KK), atau (b) rumah tangga yang berarti sekelompok
tuk pelayanan dasar PUPR pada beberapa daerah tidak . . . orang yang tinggal dalam satu rumah. Perlu diperhatikan
menggunakan instrumen yang sesuai dengan standar . . . bahwa di Indonesia, satu rumah dapat didiami lebih dari
yang ditentukan. Sosialisasi kebijakan SPM dilaksana- . . . satu KK dan tidak semua anggota dalam satu KK tinggal
kan setelah pemerintah daerah selesai menyusun Ren- . . . dalam satu rumah. Ditambah lagi, belum tentu Dinas Ke-
cana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD ini . . . pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki
belum tentu memprioritaskan pelayanan dasar PUPR. . . . data rumah tangga sesuai kebutuhan pendataan SPM
Hal ini berimbas pada keterbatasan sumber daya baik . . . PUPR. Validasi data penerima pelayanan dasar menjadi
waktu, anggaran, maupun personil untuk melakukan pe- . . . sulit karenanya.
ngumpulan data sesuai dengan standar yang ditentukan. . . . II. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan
2. Tingginya Frekuensi Rotasi Pegawai Pemerintah Da- . . . . Dasar
erah . . . . Tahap kedua dari penerapan SPM adalah penghi-
Kebijakan SPM PUPR untuk diterapkan pada tahun . . . tungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu
2019 memang kurang tersosialisasikan, namun sebenar- . . . penghitungan selisih kebutuhan terhadap ketersediaan
nya SPM PUPR itu sendiri bukanlah sesuatu yang baru. . . . barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana
Secara berkala pemerintah pusat merevisi kebijakan . . . [4]. Data yang dibutuhkan untuk penghitungan belum
SPM PUPR menyesuaikan dengan kondisi di daerah, . . . tersedia, oleh karena itu pemerintah menggunakan data
namun esensi dari SPM PUPR itu sendiri selalu sama, . . . dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang di-
yaitu sebagai acuan pelayanan dasar PUPR yang wajib . . . lakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti yang dapat
dipahami oleh semua pegawai pemerintah yang bertu- . . . dilihat pada Gambar 2.
gas pada jenis pelayanan PUPR. Tingginya frekuensi . . . Pada tahun 2018, capaian akses air minum layak di
rotasi pegawai pemerintah daerah menyebabkan pega- . .
wai yang yang telah memiliki kompetensi dari mengikuti GAMBAR 2
sosialisasi SPM PUPR berisiko pindah ke bidang lain se-
belum kompetensi tersebut teraplikasikan. Hal ini beraki-
bat pada keterbatasan personil yang berkompeten untuk
melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar 100%
yang ditentukan. 90% 100,0%
80% 87,8% 90,0%
3. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga 70% 74,6%
Pengumpulan data untuk pelayanan dasar PUPR 60% 70,0%
mencakup jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia 50% 54,1%
40%
[4], dalam hal ini berupa infrastruktur. Infrastruktur da- 30%
erah dikelola oleh berbagai lembaga. Kurangnya ko- 20%
ordinasi antar lembaga menyebabkan data yang tidak 10%
terintegrasi, tersebar di beberapa lembaga. Sementara 0% Air Minum Rumah Sanitasi
itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis seba- Capaian Layak 2018 Target Layak 2024
gai penanggung jawab pengumpulan data memerlukan
data lengkap seluruh infrastruktur di daerahnya, sesuai Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020
dengan ketentuan SPM PUPR.
BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020
