Page 25 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

SISTEM INFORMASI PENGUKURAN KINERJA
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DAERAH 25
25
BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN
DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

(a) (b)

Aplikasi pengumpulan data online: (a) Google Forms dan (b) ODK Collect

Selama ini, pemerintah pusat . . gunakan sebagai dasar pengukur- . . tribusi pada terbentuknya databa-
mengukur kinerja penyelenggara- . . . an kinerja penyelenggaraan infra- . . . se nasional yang andal, yang dapat
an infrastruktur daerah bidang air . . . struktur daerah. . . . membantu pemerintah dalam me-
minum, sanitasi, dan perumahan . . . Dalam rangka beradaptasi di . . . nyusun kebijakan.
mengacu pada data dari Survei . . . era Industri 4.0, Pusat Fasilitasi In- . . . Melalui sistem ini, pemerintah
Sosial Ekonomi Nasional (Suse- . . . frastruktur Daerah (PFID), Sekre- . . . daerah akan diwajibkan melapor-
nas) yang dilakukan Badan Pusat . . . tariat Jenderal Kementerian PUPR . . . kan data keluaran (output) dan
Statistik (BPS). Seperti yang dapat . . . mengembangkan sistem informasi . . . hasil (outcome) dari penyeleng-
dilihat pada Gambar 1, berdasar- . . . sebagai wadah bagi pemerintah . . . garaan infrastruktur daerah khu-
kan data Susenas BPS pada tahun . . . daerah untuk melaporkan kinerja . . . susnya yang didanai DAK serta
2018, capaian akses air minum . . . penyediaan air minum, sanitasi, . . . kontribusinya terhadap pencapai-
layak di Indonesia adalah 87,8%, . . . dan perumahan di daerahnya ma- . . . an Standar Pelayanan Minimal
sanitasi layak adalah 74,6%, dan . . . sing-masing. Sistem informasi ini . . . Pekerjaan Umum dan Perumahan
rumah layak huni adalah 54,1% [3]. . . . berbasis online sehingga memini- . . . Rakyat (SPM PUPR). SPM PUPR
Data ini hanya merupakan cuplik- . . . malkan campur tangan manusia . . . adalah ketentuan mengenai jenis
an kondisi pelayanan dasar di In- . . . dalam proses pengumpulan data, . . . dan mutu pelayanan dasar sub
donesia. Realita di lapangan bisa . . . dengan tujuan untuk meningkatkan . . . urusan pekerjaan umum dan sub
jadi jauh lebih buruk, karena jutaan . . . transparansi informasi bagi para . . . urusan perumahan rakyat yang
orang miskin tinggal di pemukiman . . . pemangku kepentingan. Kualitas, . . . merupakan urusan pemerintahan
informal yang tidak terjamah sta- . . . kuantitas, dan keakuratan informa- . . . wajib yang berhak diperoleh setiap
tistik nasional [4]. Oleh karena itu, . . . si yang dikumpulkan akan berkon- . . . warga negara secara minimal. Sub
data ini kurang memadai untuk di- . . . . .

BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020