Page 21 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 21
ARAH KEBIJAKAN DAK BIDANG JALAN TA. 2021 21
21
Berdasarkan tabel diketahui . . agar memperhatikan keberadaan . . tapan jalannya lebih besar 80%;
bahwa minimal usulan untuk Pro- . . . material lokal dan ketersediaan . . . (ii) Kabupaten/Kota dengan nilai
vinsi dan Kabupaten senilai Rp . . . peralatan. Kegiatan usulan harus . . . kemantapan jalannya lebih besar
3.000.000.000,00 (Tiga Milyar . . . direncanakan secara matang untuk . . . dari 70%; (iii) Atau untuk daerah
Rupiah), minimal usulan untuk . . . meminimalisir perubahan rencana . . . dengan kebutuhan khusus seperti
Kota senilai Rp 1.000.000.000,00 . . . kegiatan, termasuk telah tersedia . . . akses langsung ke Bandara, Pela-
(Satu Milyar Rupiah). Maksimal . . . readiness criteria (DED, Basic De- . . . buhan, Kawasan Industri. Adapun
usulan per jenis DAK untuk Pro- . . . sign, gambar, kesiapan lahan dan . . . Jenis konstruksi yang diterima ada-
vinsi Rp 200.000.000.000,00 (Dua . . . dokumen lingkungan jika diperlu- . . . lah dengan perkerasan aspal (AC
Ratus Milyar Rupiah) sedang- . . . kan). Kegiatan konstruksi fisik tidak . . . WC/AC BC/AC Base/HRS/ATB/Ri-
kan untuk Kabupaten Kota Rp . . . diperbolehkan ditangani melalui . . . gid Pavement). Usulan penangan-
100.000.000.000,00 (Seratus Mil- . . . swakelola. Kegiatan dengan belan- . . . an di wajibkan dengan perkerasan
yar Rupiah). . . . . ja penunjang seperti perencanaan . . . . aspal dan diberi marka termoplastic
Pada usulan jembatan, harus . . . dan survey kondisi Jalan harus . . . dan bahu diperkeras (rabat K 125
tuntas Bangunan Atas dan Bangun- . . . . dilaksanakan secara kontraktual. . . . . setebal maksimal 15 cm). Untuk
Terkait usulan lokasi kegiatan yakni
pekerjaan bangunan pelengkap
an Bawah di tahun anggaran yang . . . tidak melintasi hutan kawasan atau . . . (drainase, dinding penahan tanah,
sama. Adapun usulan pelebaran . . . hutan lindung. . . . gorong-gorong/box culvert maksi-
Jalan dapat dilakukan dengan ke- . . . . . . mal 30%) dari nilai usulan per ruas.
tentuan (i) Provinsi dengan nilai ke- . . . Pembangunan Jalan dan jem- . . . Terkait Usulan pelebaran Jalan,
mantapan jalannya lebih besar 80% . . . batan (DAK Penugasan) hanya . . . lebar badan Jalan yang diusulkan
dan lebar badan jalan kurang dari 7 . . . dapat dilaksanakan (i) Jika Sudah . . . minimal 3,5 Meter ditambah bahu,
meter, maksimal penanganan lebar . . . ada DED kontrak dengan konsultan . . . dengan standar sebagai berikut (i)
7 meter; (ii) Kabupaten/Kota de- . . . pihak ke tiga satu tahun sebelum . . . Jalan Nasional = 2 + 7 + 2 = 11 m
ngan nilai kemantapan jalannya le- . . . di usulkan; (ii) Jumlah maksimal . . . ; (ii) Jalan Provinsi = 1,5 + 6 + 1,5
bih besar dari 70% dan lebar badan . . . 2 usulan jalan dan 2 usulan jem- . . . = 9 m (iii) Jalan Kab/Kota = 1 + 5,5
jalan kurang dari 5,5 meter, mak- . . . batan. Pekerjaan Rigid Pavement . . . + 1 = 7,5 m
simal penanganan lebar 7 meter. . . . dapat dilakukan dengan ketentuan . . .
Terkait penentuan jenis perkerasan . . . (i) Provinsi dengan nilai keman- . . .
Ruas Jalan di Kabupaten Berau
BULETIN PFID Edisi II/April-Juni 2020