Page 29 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945 setelah
empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat,
dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara. Sebelum
amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri atas
anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara lain
mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis Besar
Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar.

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum
cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang
kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat,
penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka
peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak
sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
1. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan
kekuasaan terpusat pada presiden.
2. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi
masyarakat.
3. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi
persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan
pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
4. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak
tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

Menurut saya, walaupun sudah banyak lembaga yang terdapat didalamnya
namun kenyataannya aplikasi belum bisa dijalankan. Sistem ketatanegaraan
bangsa Indonesia sudah memadai namun aplikasinya masih belum sesuai
dengan yang diharapkan. Aplikasi yang menjalankannya belum seperti yang
diharapkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbentang
dari Sabang sampai Merauke adalah sebuah negara besar. Negara yang
diperjuangkan dengan segenap pengorbanan, baik melalui perang maupun
diplomasi.

Perjuangan itu, melahirkan banyak pahlawan pejuang kemerdekaan. Mulai
dari Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Imam Bonjol, Pangeran
Diponegoro, Teuku Umar, hingga Kiyai Haji Zaenal Mustafa, adalah sebagian
dari para tokoh yang gigih berjuang mengangkat senjata melalui perang
melawan penjajah.

21