Page 32 - Modul Pancasila, Kewarganegaraan & Pendidikan Anti Korupsi

1. Sistem Ketatanegaran RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Undang-undang diartikan sebagai: Peraturan yang mengatur suatu
negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar
adalah kumpulan aturan yang ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai
hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu Negara diberikan
sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk merubahnya diperlukan cara yang
istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau
perubahan peraturan perundang-udangan.

UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas; (1) pembukaan
yang terdiri atas 4 alinia; (2) Batang tubuh yang berisi Pasal 1 sampai
Pasal 37, terdiri dari 16 BAB, 3 peraturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan (3) penjelasan UUD 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum
dan penjelasan pasal demi pasal.

Sehingga dengan demikian, baik Pembukaan UUD, batang tubuh dan
penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh yang
merupakan bagian satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. UUD 1945
adalah hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar
Negara dan garis besar hukum penyelenggaraan Negara (TAP MPR
No.III/MPR/2000). UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis, artinya UUD
1945 mengikat pemerintah, setiap lemabga Negara, lembaga
masyarakat, dan seluruh warga engara Indonesia dimanapun mereka
berada, dan setiap penduduk yang berdomisili di wilayah NKRI.

2. Hubungan UUD dengan Batang Tubuh UUD
Sebelum kita membahas hubungan UUD dengan Batang Tubuh
UUD, mungkin kita perlu mengetahui sistematika UUD 1945 yang terdiri
dari :
a. Pembukaan
b. Batang Tubuh
c. Penjelasan

Dari sistematika diatas, jelas Pembukaan UUD 1945 mempunyai
kedudukan Lebih tinggi disbanding Batang tubuh, alasannya dalam
Pembukaan terdapat :
a. Dasar Negara (Pancasila)
b. Fungsi Dan Tujuan Bangsa Indonesia
c. Bentuk Negara Indonesia (Republik)

24