Page 34 - sektorpublik
P. 34

pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat kental dilakukan

            oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak
            efisien.

                    Kualitas  pelayanan  publik  yang  kerap  dikeluhkan  masyarakat,
            dapat terjadi karena berbagai hal. Salah satu determinan internal adalah

            lemahnya  sistem  pengendalian  manajemen  pemerintahan.  Seperti  kita

            ketahui, pada jam-jam pelayanan publik, aparat kerap lalai dalam melayani
            masyarakat.  Masalah  berikutnya  adalah  ringannya  konsekuensi  dari

            kealpaan ini.
                    Habituasi  dari  kealpaan  ini,  berpotensi  menciptakan  set  mental

            tertentu mengenai tanggung jawab pekerjaan di kepala setiap aparat. Set

            mental  ini  menjadi  derivasi  bagi  budaya  kerja,  sebagian  lembaga
            pemerintahan yang lazim datang terlambat, kualitas pelayanan minimalis,

            hingga mempersulit proses.
                    Selain itu, determinan internal lainnya  adalah  penempatan  posisi

            (position  building),  yang  dibangun  secara  horizontal  antara  aparat

            pemerintah  dengan  masyarakat.  Paradigma  posisi  atasan-bawahan  ini,
            menghasilkan  suatu  ketergantungan  akut.  Sebab,  dalam  persepsi

            masyarakat dan pemerintah itu sendiri, pemenuhan hak-hak masyarakat
            adalah pemberian dan bukan tanggung jawab.

                    Paradigma  ini  yang  disebut  budaya  paternalistik,  terkadang
            diinternalisasi  aparat  pemerintah  dan  masyarakat.  Dengan  demikian,

            pemerintah dengan mudah dapat mempermainkan wewenangnya dalam

            melayani masyarakat. Di sisi lain, masyarakat pun terjebak dalam posisi
            subordinat, dengan daya gugat yang lemah.

                    Subordinasi masyarakat dalam pelayanan publik, juga dipengaruhi
            politik pemerintahan yang  tertutup. Dengan pendekatan  ini, pemerintah


                                                                                        30
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39